Pusat Studi Hak Asasi Manusia - Universitas Islam Indonesia

ARTIKEL

‹‹ prev | 2 | 3 | 4 | next ››

KERUKUNAN DAN TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN KULON PROGO

13 Agustus 2020 Didik Wijanarto, S.T., M.M.
PEMANGKU KEBIJAKAN , PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN JAMINAN KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN

13 Agustus 2020 WIWIN SITI AMINAH ROHMAWATI
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

28 September 2019 DODY MEI HENDRA, S.STP, M.SI
Gereja Katolik Mewujudkan Peradaban Kasih

13 Agustus 2020 ROMO EDUARDUS DIDIK CAHYONO, S.J.
Teologi yang Toleran, Saling Menghormati, dan Berkeadaban

13 Agustus 2020 Prof. Dr. Machasin, M.A.
Membangun Kulon Progo yang Toleran, Saling Menghormati dan Hidup Rukun

13 Agustus 2020 Jumanto, S.H.
Penguatan Peran FKUB Dalam Tata Kelola Keberagaman

23 September 2019 HALILI
Dialog Antaragama untuk Menyemai Damai

28 Juli 2019 Fathul Wahid
DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA “NAFAS MANUSIA”

10 April 2019 Lutfy Mubarok, S. H.
Beberapa Catatan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan

10 April 2019 Dr. Heribertus Jaka Triyana, SH., LLM. MA
Rights to Asembly vs. Limitation on Human Rights

10 April 2019 Eko Riyadi
MASUKAN UNTUK UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2017

10 April 2019 AGNES DWI RUSJIYATI
PELUANG DAN TANTANGAN PEMILU SERENTAK 2019

29 Maret 2019 PRAMONO U. TANTHOWI, MA.
Pemanfaatan Isu Agama dalam Kontestasi Politik Praktis: Hasil Studi PUSHAM UII

29 Maret 2019 Eko Riyadi
PolitikIdentitasdanDinamikaElektoralJelangPemilu2019

29 Maret 2019 Burhanuddin Muhtadi, Ph.D
Potensi Konflik Pasca‐Pemilu di Mahkamah Konstitusi

29 Maret 2019 Bivitri Susanti
TANTANGAN LAPAS DALAM MENYEDIAKAN AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS

10 Mei 2017 M. ALI ARANOVAL
Pemahaman HAM & Pengasuhan Taruna Akpol

11 Maret 2018 Irjen Pol Dr. H. Rycko Amelza Dahniel
MENJAGA INDONESIA YANG PLURAL DAN MULTIKULTURAL

13 September 2017 Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.
MENANGKAL PENYEBARAN PAHAM RADIKALISME DAN INTOLERANSI GUNA MENJAGA KEUTUHAN NKRI

13 September 2017 Irjen Pol. Drs. ARKIAN LUBIS, S.H.

‹‹ prev | 2 | 3 | 4 | next ››

English
go to english page

Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII

Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII

Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII

Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII

Buku
Buku terbitan PUSHAM UII

Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII

Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat

Catatan Pinggir

KONTROVERSI PERPUU

10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News

05 November 2020

Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....

20 Oktober 2020

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DRAF PEDOMAN, SOP, DAN SK PELEMBAGAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) NASIONAL

Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020

13 Oktober 2020

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

08 Oktober 2020

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...