BOOKS
Menagih Tanggung Jawab Polisi Untuk (alm.) Udin
 

Kata Pengantar

Akhir kekuasaan orde baru menyisakan sejarah kelam bagi wartawan, khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. 13 Agustus 1996 seoarang wartawan aktifis dianiaya orang dan berakhir dengan hembuasa nafas terakhir. Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin, itulah nama si wartawan aktifis tersebut. Lebih dari separuh hidupnya didedikasikan untuk kebebasan pena untuk mewartakan kebenaran peristiwa. Keteguhan sikapnya terbukti mampu menyingkap tabir perilaku ganas penguasa korup. Korupsi dan rencana besar yang berpotensi melanggar hak-hak masyarakat banyak di wilayah Bantul urung terjadi. Namun, keteguhan sikap dan ketajaman penanya harus dijawab dengan pengorbanan yang tak terganti yaitu hilangnya nyawa.

Udin harus meninggalkan keluarga yang dicintai, Koran Bernas yang dibesarkan serta membesarkan namanya, dan juga masyarakat sebagai pemilik informasi yang benar. Menginggalnya Udin adalah matinya nalar sehat pembaca dan pencari berita. Meninggalnya Udin juga adalah matinya kebenaran. Pada sisi lain, matinya Udin adalah bukti kekejaman dan keberingasan kekuasaan.

Mungkin ada pembaca yang bertanya-tanya mengapa pengantar di atas sangat provokatif dan justifikatif? Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), melalui komik ini, ingin menegaskan bahwa kami bersepakat dan bersetuju untuk masuk ke barisan kokoh para kuli tinta bahwa UDIN DIBUNUH KARENA BERITA.

PUSHAM UII secara tegas mengatakan bahwa pembunuhan Udin adalah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius. Sayangnya hingga saat ini Negara gagal memberikan perlindungan berupa pengungkapan siapa pelaku pembunuhan Udin dan siapa dalang di balik terbunuhnya Udin. Pada posisi ini maka telah terjadi dua pelanggaran hak asasi manusia, pertama, UDIN DIBUNUH KARENA BERITA itu sendiri adalah pelanggaran hak asasi manusia. Kebebasan berfikir, berekspresi telah terenggut secara paksa. Kedua, membiarkan pelaku dan otak pelaku bebas berkeliaran selama 18 tahun itu juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang terahir ini disebut sebagai pelanggaran karena pembiaran (violation by omission).

Substansi lain yang dinyatakan PUSHAM UII melalui komik ini adalah bahwa kasus ini belum akan kadaluarsa pada Agustus 2014. Alasannya adalah bahwa sejak terjadinya kasus ini yaitu pada Agustus 1996, pelakunya belum sama sekali diproses secara hokum walaupun hanya tahap penyidikan. Adapun kasus yang pernah dibawa ke pengadilan adalah kasus rekayasa yang telah dinyatakan batal oleh pengadilan melalui putusan bebasnya. Sehingga, Polisi, khusus Kepolisian Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap dan terus memiliki kewajiban untuk menuntaskan kasus ini hingga pelakunya diadili sesuai dengan perbuatannya. (kami tidak ingin) POLISI GAGAL MENYELESAIKAN KASUS UDIN.

 

Daftar Isi

Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
December 10, 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
November 5, 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ...
October 20, 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
October 13, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
October 8, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...