BUKU
Perlindungan Polisi Terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di Wilayah Polda DIY
 

Kata Pengantar

Sejak 4 Maret hingga 31 Mei 2013 lalu, PUSHAM UII mengadakan riset. Tema besar yang dituju adalah ‘Perlindungan Polisi terhadap Kaum Minoritas dan Pelayanan Publik di Wilayah Polda DIY'. Sebagaimana dikenal dalam dunia riset, maka tema yang ada diturunkan menjadi isu yang lebih sederhana; yang disebut dengan topik. Ada tiga topik utama yang menjadi sasaran riset. Masing-masing soal pungutan liar, pelecehan seksual, yang notabene berangkat dari gejala atau fenomena. Sementara satu riset berangkat dari sebuah kasus yang hingga detik ini belum juga usai, yaitu; penyerangan terhadap diskusi di LKiS yang menghadirkan Irshad Manji.

Penelitian pertama akan beranjak dari fenomena tentang ‘pungutan liar'. Ini ada hubungannya dengan pengurusan tanda bukti laporan kehilangan. Peneliti PUSHAM UII menemukan dua paradigma yang saling bertemu dan saling menguntungkan. Bermacam motif digunakan pelapor untuk memberikan uang kepada Polisi. Ada yang merasa ‘tidak enak' karena sudah dibantu, ada yang memang tidak mengerti peraturannya, juga ada yang merasa kasihan kepada Polisi yang sudah membantu. Di sisi lain, Polisi masih mencoba untuk mencari imbalan, dan biasanya dengan bahasa yang tidak ‘langsung', tetapi menggunakan bahasa ‘isyarat' tertentu.

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...