BUKU
POLISI & HAM. CATATAN KRITIS TARUNA AKPOL
 

Kata Pengantar

Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, menegaskan harapannya agar dilakukan reformasi di internasl kepolisian pada saat melantik Tito Karnavian sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Harapan yang pas. Selain muda dan cerdas, Tito Karnavian juga dianggap selalu berhasil pada semua jenjang tugas yang diamanatkan kepadanya. Semoga kesuksesan juga akan dicatatkannya saat ini.

Harapan akan reformasi internal juga terus menggelora di institusi pendidikan kepolisian. Akademi Kepolisian juga berbenah, menangkap spirit refolusi mental dan nawa cita yang didengung-dengungkan oleh pemerintah. Para perwira alumni AKPOL juga bersiap diri menyongsong masa depan penugasan dengan lebih optimal. Tantangan kepolisian pada waktu yang akan datang tidaklah ringan. Globalisasi menuntut kesiap siagaan maksimal. Ia tidak hanya membawa kabar baik berupa kemudahan melakukan komunikasi, transaksi dan juga transfer pengetahuan. Namun ia juga memfasilitasi globalisasi kejahatan. Kejahatan bisa dioperasikan oleh orang yang lintas batas. Kejadiannya memang terjadi di Indonesia, namun operatornya dapat tinggal di tempat yang tidak teridentifikasi.

Melihat para taruna yang sedang belajar di AKPOL, nampaknya keraguan akan hilang. Kita dipertemukan dengan anak-anak muda cerdas, trengginas dan memiliki pena yang tajam serta naluri yang dalam. Hal ini dapat dilihat di dalam buku ini. Para taruna mampu mencurahkan pikirannya yang jernih tentang upaya perbaikan dan pembenahan yang perlu dilakukan. Para taruna juga mampu memberikan analisis yang tajam terhadap peristiwa actual yang terjadi di masyarakat.

Melalui tulisan singkat ini, saya berharap tunas-tunas yang baik ini tetap dirawat dan diberi ruang tumbuh kembang hingga pada ahirnya menjadi batang yang kuat, dahan dan ranting yang menjulang dan bunga serta buah yang segar dimakan.

Terakhir, sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Gubernur AKPOL Irjend. Pol. Dr. Anas Yusuf, Dipl.Krim., S.H., M.H., M.M., atas dukungannya sehingga proses penulisan dan percetakan buku ini dapat terlaksana. Kepada para Perwira Siswa, selamat, anda telah memberi pesan perubahan dan perbaikan. Kepada The Asia Foundation (TAF) terimakasih atas dukungannya sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...