BUKU
Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Polri
 

Kata Pengantar

Pendidikan hak asasi manusia bagi siswa Sekolah Polisi Negara dan Pusat Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia merupakan pilar penting untuk memberikan pemahaman teoritis maupun keterampilan praktis dalam mendukung kerja-kerja kepolisian. Pada kerangka pendidikan tersebut, diperlukan sebuah modul pembelajaran dan bahan ajar tentang hak asasi manusia untuk dijadikan landasan pijak dalam pengambilan tindakan diskresi-oner di lapangan. Berbekal pengetahuan tentang hak asasi manusia, polisi yang lulus dari lembaga pendidikan kepolisian telah siap menghadapi berbagai tantangan kerja khususnya dalam mengemban mandat perlindungan kepada warga negara.

Prinsip dasar pendidikan hak asasi manusia sebagaimana ter-tuang dalam modul ini didasari oleh spirit pendidikan orang dewasa (andragogi), berorientasi pada pemecahan masalah (pro-blem solving), dan bertujuan untuk membangun empati kemanusiaan universal. Modul ini diharapkan mampu mendo-rong pengembangan profesionalitas kerja kepolisian dalam rangka melaksa-nakan misi utamanya yaitu melindungi, meng-ayomi dan melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum berdasarkan nilai dan prinsip hak asasi manusia.

 

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...