BUKU
PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERAGAMA: POTRET DAN DINAMIKA KERJA KEPOLISIAN DI DAERAH (hal:122-195)
 

Kata Pengantar

Hak atas rasa aman dalam kehidupan beragama dan berkeyakinan telah dilindungi oleh undang-undang. Negara berkewajiban penuh untuk mengawal mandat dan tugas mendasar tersebut. Penikmatan atas perlindungan dalam memeluk dan memanifestasikan agama dan keyakinan merupakan pilar penting Negara demokrasi. Pilar tersebut akan berdiri tegak ketika Negara, sebagai pemangku kewajiban, secara serius memberikan perlindungan yang memadai. Perlindungan oleh negara dalam praktiknya diwakili oleh institusi kepolisian. Institusi kepolisian merupakan lembaga yang mempunyai tanggung jawab besar dalam perlindungan tersebut.

Implementasi atas kewajiban itu seringkali berhadapan dengan rupa-rupa tantangan dan dinamika situasi yang kompleks.  Tercatat masih banyak persoalan yang muncul berkaitan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Konflik dan kekerasan masih sering terjadi. Setiap tahun, ancaman terhadap ruang dinamika toleransi, khususnya bagi kelompok-kelompok rentan, masih menghiasi ruang pemberitaan.

Buku ini merupakan catatan penting dan menarik dari rangkuman hasil riset yang mampu memberikan potret dinamika institusi kepolisian ketika berhadapan dengan problem kebebasan beragama dan berkeyakinan di pelbagai daerah. Beberapa temuan menunjukkan adanya situasi yang beragam namun juga beberapa hal yang serupa. Buku ini menjadi dokumen penting atas potret besar yang sudah dilakukan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

 

Download:

Hal 1-78

Hal 79-121

Hal 122-195

Hal 196-241

Hal 242-293

Hal 294-369

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...