BULLETIN
Membuka Kran untuk Berubah
 

Kata Pengantar

Masih seputar program pemolisisan berbasis masyarakat, dalam edisi kali ini kami menghadirkan tahapan program yang sudah pada tiga kawasan sudah ada pos keamanan terpadu. Apa fungsi pos itu serta mengapa partisipasi masyarakat masih rendah untuk terlibat didalamnya akan kita bahas dalam edisi kali ini, rendahnya partisipasi itu bisa dilihat dari warga disekitarnya yang kurang atau bahkan tidak tahu pos apa itu, apakah hanya tempat berkumpulnya orang-orang kemudian ngobrol nagalor ngidul, bermain gaplek atau sekedar menghabiskan kopi dan rokok.  Edisi ini juga kita bahas apa fungsi pos keamanan terpadu sehingga masyarakat lebih tahu, pada pos itu mungkin hanya akan terlihat orang yang hanya ngobrol tapi mereka juga sambil ronda keliling kampung untuk menjaga keamanan. Apabila ada kejadian yang menimpa bisa dilaporkan pada petugas pos tersebut, rendahnya pastisipasi masyarakat bukan hanya enggan melaporkan kejadian yang menimpanya pada polisi saja, tapi juga pada pos tersebut. Sama halnya dengan radio yang kurang diketahui oleh masyarakat, dengan edisi kali ini semoga masyarakat lebih tahu apa itu pos ronda dan berpartisipasi dalam menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing. Semoga!

 

Daftar Isi

  • Tajuk: Menolak Untuk Berhenti Seadanya
  • Investigasi: Ayo.. Rame-rame Lapor Ke Pos Keamana Terpadu
  • Wacana: Manajemen Risiko Lewat Partisipasi
  • Kisah: Pak Saya Pengin Sekolah... Seperti Bocah Kuwi....
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...