BULLETIN
Dongeng Buram di Balik Seragam
 

Kata Pengantar

Menjadi seorang bawahan memang serba tidak enak, berdiri dengan peluit ditengah jalan yang panas, bising, dan kenyang akan muntahan asap kendaraan. Bukan itu saja, mereka bahkan sering mendapat bentakan atau tamparan dari atasannya karena dianggap melakukan kebodohan. Itu saja tidak cukup, para demonstran sering kali mencaci, menghina, bahkan melempari mereka dengan batu. Tetapi itu adalah “resiko” yang harus diemban seorang “abdi negara dan abdi rakyat”

Kesejahteraan hidup seorang polisi bawahan ternyata sama juga dengan kebanyakan rakyat kita yang hidup di dalam garis kemiskinan. Bisa kita bayangkan dalam asrama yang berukuran 3 X 4 meter hidup seorang polisi bawahan yang bergaji kurang dari 800 ribu per bulan dengan isteri dan ketiga anaknya yang masih kecil, belum lagi biaya hidup dan biaya sekolah anak-anaknya. Hal ini ternyata sangat kontras dengan seorang perwira polisi yang hidup di rumah dinas yang besar (belum rumah pribadinya), dengan fasilitas yang lengkap ditambah mobil dinas dan ada apa-apa tinggal beri perintah.

Dengan keadaan yang serba kekurangan, tidak jarang seorang anggota polisi melakukan “usaha sampingan” baik menjadi pengaman hotel, bank, dan tempat hiburan. Bahkan ada yang melakukan pemalakan. Itu semua masih belum cukup, dari “usaha sampingan” tersebut masih pula nyetor kepada komandan. Namun apalah daya, bawahan tetap bawahan, selalu di depan dalam kesengsaraan (redaksi).

 

Daftar Isi

  • Tajuk: “Surat Pendek Untuk Polisi Bawahan”
  • Laporan Utama: ”Kesejahteraan Hidup Polisi Demi Pengembangan Kinerja”
  • Laporan Utama: ”Polisi Dan Tuntutan Kesejahteraan Hidup”
  • Laporan Utama: ”Suka Duka Menjadi Isteri Polisi”
  • Liputan Khusus: ”Menghadang Pelor Demi Sebuah Negara”
  • Liputan Khusus: ”Seputar Permasalahan Rumahtangga Keluarga Brimob”
  • Wawancara: “Berhitung Kelayakan Hidup”
  • Apa & Siapa: “Tidak Mesti Dengan Tindakan Hukum”
  • Kolom-Kolom: “Belajar Dari Sebuah Tragedi ‘Polisi Dimanakah Dirimu’”
  • Kisah-Kisah: “Ketika Pak Man Kehilangan Motor...”
  • Resensi Buku: “Polisi, Pelaku Dan Pemikir” (Penulis: Prof. DR. Satjipto Raharjo, SH., MA. Dan Anton Tabah)
  • Resensi Buku: “Membangun Polisi Profesional” (Penulis: Drs. M. Wresniwiro)
  • Resensi Film: “The Last Samurai”
  • Laporan Daerah: ”Pengandalian Keamanan Ala Kampung Menjelang Pemilu Dan Penertiban Kost-Kostan Ala COP”
  • Laporan Daerah: ”Perjalanan Dan Perkembangan Program COP. Pokja Depok Barat”
Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 17, 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
November 5, 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ...
October 20, 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
October 13, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
October 8, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...