BULLETIN
Agenda Mendesak: 'Civil State'
 

Kata Pengantar

Hingga kini, potret penegakan HAM di negeri in masih saja terlihat buram. Di saat kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu masih belum terselesaikan, berbagai bentuk pelanggaran HAM baru terus bermunculan. Krisis ekonomi yang tak kunjung usai, beragam konflik sosial-politik, kekerasan massa, teror, serta pendekatan militeristik dalam berbagai masalah kebangsaan adalah beberapa contoh fenomena aktual di negeri in yang mendorong dan menyebabkan banyak hak-hak asasi warga negara terlanggar dan tercerabut.

Diantara sebab utamanya adalah lemahnya kemampuan dan peran negara dalam menjamin per­lindungan dan pemenuhan hak-hak warga. Negara yang berkewajiban menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfill) hak-hak warga negara, dalam kurun waktu empat tahun terakhir ini justru terjebak dalam kondisi 'ungovernability' yang membuatnya tidak mampu memenuhi kewajiban moral, legal dan politiknya dalam melindungi dan memenuhi hak-hak warganya, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, negara juga belum sepenuhnya terlepas dari kendali dan hegemoni militer yang menjadikannya sulit menghapuskan wajah represifnya.

Berangkat dari kenyataan itulah, Teropong edisi perdana in mencoba mengangkat isu pentingnya upaya yang sungguh-sungguh dalam membentuk negara beradab (civil state), yakni negara yang menurut Robert W. Hefner dapat membatasi kekuasaannya sendiri (self limiting) dan mampu menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak warganya. Selamat membaca! (redaksi)

 

Daftar Isi

  • FOKUS :
  • Negara, Kekerasan dan HAM
  • Negara dan Penegakan HAM Pasca-Orde Baru
  • PERSPEKTIF: "Negara Hukum dan Hak-Hak Warga Negara"
  • WAWANCARA
  • WACANA : "Dari Civil Society Menuju Civil State"
  • APRESIASI : "Demokratisasi dan HAM: Keselarasan atau Ketegangan?"
  • Model Spiral Pembumian HAM
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...