BULLETIN
Wajah Baru Pemolisian Berbasis Masyarakat
 

Kata Pengantar

Dalam kurun dua tahun berjalannya program COP, pola pikir masyarakat mulai berkembang dari penanggulangan masalah gangguan keamanan ke arah masalah sosial ekonomi.

Di kampung Gambiran Baru yang termasuk wilayah Kecamatan Umbulharjo, pokja masyarakat telah mengembangkan kegiatan ke arah pendidikan dalam rangka membangun masyarakat yang kritis dengan mengembangkan sekolah rakyat dan perpustakaan kampung. Langkah ini didukung oleh berbagai kalangan baik dari pemerintah lokal maupun dari lembaga kemasyarakatan. Di wilayah ini ternyata program COP bukan hanya masalah keamanan semata, tetapi juga bagaimana cara agar masyarakat dapat memiliki pemikiran yang cerdas dan kritis.

Hal yang menggembirakan juga telah dirasakan dengan adanya program ini dengan adanya perhatian dari aparat pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta mulai tahun anggaran 2005 memasukkan agenda program COP ke dalam APBD. Hal ini ditandai dengan adanya nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota, Pusham UII, dan Poltabes Yogyakarta mengenai program COP di wilayah Malioboro yang akan berlangsung Januari hingga Juni 2005. Ya! Program COP ternyata telah mampu mengubah pola pikir masyarakat dan polisi ke arah rasional dan mengedepankan kebersamaan (redaksi).

 

Daftar Isi

  • Catatan Pinggir : ”Saatnya Kita Butuh Bukti”
  • Tajuk: ”Wajah Baru Pemolisian Berbasis Masyarakat”
  • Serambi: ”Sebuah Memori Dan Harapan”
  • Liputa Utama : ”Training COP Membagai Keberhasilan Ke Seluruh Penjuru”
  • Liputa Utama : ”Sekolah Rakyat & Perpustakaan Kampung”
  • Liputan Utama : ”Polisi Dalam Perspektif Masyarakat”
  • Rekapan Pendek: ” Program COP Tahap Akhir”
  • Kolom: Kepada Yth: Polisi Indonesia”
  • Liputan Khusus : ”Seputar Rencana Penerapan Program COP Di Kawasan Malioboro”
  • Wacana: ”Mencari Paradigma Baru POLRI Di Indonesia”
  • Resensi Buku: “Peran Polisi Dalam Konflik Sosial-Politik Di Indonesia” (Penulis: Eko Prasetyo Dkk)
  • Resensi Film: “The Education Of Little Tree”
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...