BULLETIN
COP Menembus Kebekuan Polisi
 

Kata Pengantar

Ada apa dengan COP? COP atau Community Oriented Policing adalah sebuah program pemolisian masyarakat. Dalam program ini masyarakat dan polisi bukan lagi merupakan dua individu yang berbeda, tetapi keduanya merupakan mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Problem yang selama ini terjadi adalah pandangan masyarakat bahwa urusan keamanan adalah tanggung jawab polisi saja. Sehigga yang terjadi masyarakat tidak perduli pada lingkingannya sendiri, di tambah banyaknya persoalan internal di tubuh kepolisian sendiri. Dengan program pemolisian masyarakat ini diharapkan masyarakat dan polisi bergandengan tangan menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan keamanan.

Dalam aktivitasnya, melalui pertemuan masyarakat dengan polisi, pendidikan publik, program COP tidak hanya berhasil menembus kebuntuan polisi tetapi juga menumbuhkan kreatifitas masyarakat. Mulai dari ronda ibu-ibu pada siang hari, patroli bersama polisi dan masyarakat, tumbuhnya stakeholder yang membentuk forum diskusi dengan polisi, dan lain-lain.

Yang terpenting dari adanya program ini, diharapkan polisi mulai menyadari dan merubah pendekatannya selama ini dari pendekatan yang represif menjadi pendekatan yang lebih preventif dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan keadaan seperti ini kinerja polisi akan lebih professional, semoga! (redaksi).

 

Daftar Isi

  • Surat Pembaca: ”Berharap Untuk Berubah”
  • Serambi: ”Pemolisian Berorientasi Masyarakat”
  • COP: ”Sebuah Solusi Atas Kebekuan”
  • Tajuk: ”Hanya Ada Satu Jalan: Progresif”
  • COP: ”Sebuah Harapan Untuk Polisi”
  • Investigasi: ”Peduli Atas Keamanan Bersama”
  • Pokja: ”Membangun Profesionalitas Polisi”
  • COP: ”COP Dalam Angka”
  • Fokus: Profesionalisme Polisi Harus Dibangun Bersama Masyarakat
  • COP: ”Wacana Dalam Goresan”
  • COP: ”Resolusi Konflik Pemilu, Belajar Dengan Komik”
  • Catatan Pinggir: ”Polisi & Politisi”
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...