BULLETIN
Saatnya Masyarakat Mengambil Peran
 

Kata Pengantar

Terbukti bahwa dengan adanya program COP dan selama program ini berjalan, masyarakat secara antusias terlibat. Mereka dengan gigih berusaha untuk memangkas lebatnya hutan belantara lembaga kepolisian. Mereka memberi kritik, masukan, dan contoh kepada polisi agar profesionalismenya dapat ditingkatkan. Mereka tidak canggung dan takut lagi kepada polisi yang tidak beres kinerrjanya untuk diingatkan. Bahkan di Mergangsan, salah satu wilayah program COP, masyarakat telah memberi berbagai wacana tentang polisi melalui lomba karya tulis dengan tema “Polisi dalam Perspektif Masyarakat”. Ini semua mereka lakukan demi mewujudkan mimpi kita semua melihat kinerja polisi benar-benar solid. Ya, para anggota kelompok kerja di tiga wilayah COP telah menanam benih dan menuai hasilnya. Dan yang lebih penting lagi, hasil yang telah mereka capai diharapkan akan ditularkan kepada masyarakat di wilayah lain. Pemolisian masyarakat adalah sebuah perubahan sekaligus kontrol yang efektif bagi polisi dan masyarakat. Bagaimanapun juga keamanan adalah tanggung jawab kita bersama…..(redaksi)

 

Daftar Isi

  • Serambi: ”Pahit Manisnya Sebuah Perjalanan”
  • Laporan Utama: ”Saatnya Masyarakat Mengambil Peran”
  • Refleksi Perjalanan Pokja COP
  • Laporan Seminar Pokja
  • Investigasi : “PKL Untuk Pos Ronda”
  • Resensi Film: “In The Time Of The Butterflies”
  • Catatan Pinggir: “Kepada Yang Terhormat Anggota Pokja ”
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...