BULLETIN
Wajah Suram Pertanian Indonesia
 

Kata Pengantar

Humaniora dan Keamanan

Beberapa hari ini begitu banyak agenda dipersiapkan oleh tim redaksi untuk rnelakukan serangkaian penulisan tema-tema humaniora. Memang banyak diantaranya tak begitu signifikan dengan kaitan keamanan. Akan tetapi menurut hemat redaksi, setelah melalui perdebatan tentunya, banyak benang tipis yang menghubungkan tema-tema ini dengan keamanan.

Memang benang tipis ini tak akan merasa langsung. Akan tetapi paling tidak humaniora setidaknya menunjukkan sikap kesadaran manusia untuk menghadapi segala permasahalan kehidupan, termasuk perihal keamanan. Kami mengira bahwa kaitan humaniora ini hampir mirip dengan tafsir mimpinya. Sigmund Freud. la berpendapat bahwa mimpi merupakan simbol-simbol aktifitas seksual yang terkekang dalam kehidupan sadar manusia. Maka dari itu ia mengambil hentuk dataran mimpi, sebuah jalan alternatif.

Aktifitas mimpi ini memanfaatkan alam ketaksadaran manusia yang rnemang tidak memiliki segmentasi akan ke-tabu-an. Semua ide-ide liar seksual dapat dilampiaskan ketika kesadaran manusia terlelap dan ketidaksadaran berkuasa. Hal serupa karni kira sama dengan apa yang terjadi dengan rnasalah keamanan.

Awalnnya kami hanya mangkaitkan perihal keamanan ini dengan kesejahteraan saja, Akan tetapicukup menarik bagi kami untuk terus mengambil hingga menuju perihal aksesbilitas kesejahteraan itu sendiri. Karena sebenarnya banyak problem keamanan di seluruh nusantara Indonesia ini akibat dari tertutupnya aksesibilitas keamanan.

Kita tahu, aksi demonstrasi petani hanya akan terjadi apabila aktivitas bercocok tanamnya diracuni. Mulai dari pengurangan debet air untuk irigasi, tersisihnya lahan hingga melambungnya harga pupuk. Atau merajalelanya kejahatan jalanan merupakan akibat dai sekedar banyak anak putus sekolah yang tentunya dikaitkan dengan makin merosotnya kemampuan ekonomi orang tuanya ke titik nadir yang tidak dapat ditolerir lagi. Dimana kemerosotan orang tua ini membuatnya berpuasa di luar ketentuan hari-hari  wajib atau disunahkan berpusasa.

Dalam diskusi di dlam redaksi sendiri sempat terjadi perdebatan mengenai prosedur yang benar mengenai penegakan hukum. Akan tetapi dengan kondisi yang rumit di tengah-tengah masyarakat berkaitan dengan kesejahteran, namanya hal-hal prosedural semacamnya ini merupakan isapan jempol belaka.

Untuk itulah kemudian kami memutuskan untuk memberikan tema-tema seperti bagi khalayak pembaca trotoar. Memang sih sebenarnya kekuatan dari bahan bacaan semaacam Trotoar Magz hanya akan membuat kepala kita semua manggut-manggut. Tetapi paling tidak kita akan memulai dengan membaca, itupun bagi yang membaca. Tapi apapun bentuk respon kita terhadap tawaran pengetahuan seperti ini, entah membaca atau tidak. Paling tidak kami telah memunculkan peluang pengetahuan ini. Dan di akhir kata, dengan sedikit memaksa, kami ucapkan selamat membaca!.(redaksi)

 

Daftar Isi

  • Wajah Suram Pertanian Indonesia
  • Perlindungan Anak: Dari Kerentanan Hingga Kesejahteraan
  • Krisis Air Bagi Pertanian Indonesia
  • Kekauatan Generasi Muda Bangsa
  • Prostitusi Anak: Diantara Keluarga Dan Negara
  • Kapan Polisi Mulai Bertindak Benar??
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...