BULLETIN
Dari Tragedi 65 Menelusuri Kejahatan Negara
 

Kata Pengantar

Berbicara mengenai kekecewaan rakyat terhadap negara di Indonesia mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Ada banyak kisah buruk yang disimpan oleh bangsa ini dalam kaitan hubungan kedua belah pihak. Dari peristiwa kekerasan hingga peristiwa kemiskinan, dari masalah memenuhi undang-undang hingga kisah tentang korupsi.

Permasalahan-permasalahan itu.nampaknya tak pernah ada habisnya. Dalam setiap pemerintahan di Indonesia selalu saja ada nestapa yang lebih besar daripada kesejahteraan, Hingga dalam menggoreskan kekuasaannya-pun setiap pemerintahan pasti menorehkan darah di atas bumi Indonesia.

Untuk itu dalam edisi kali ini, redaksi hendak membawa khalayak pembaca untuk menyadari betapa banyak kisah tak menyenangkan yang tetah dilalui oleh rakyat bangsa ini. Melalui pecahnya kekerasan yang pernah meletup di negeri ini kita akan sedikit menganalisa sebuah kekerasan sebagai ekspresi ketidak puasan. Kekerasan itu sendiri menyakitkan, jadi sebuah aksi kekerasan dalam konteks bangsa bukanlah sebuah sikap hura-hura, akan tetapi sebuah kesakitan yang terpendam.

Kekerasan tak muncul dengan sendirinya, ada beberapa peyebab yang menjadi materi dari ledakan kekerasan. Selama ini kekerasan yang menjangkit di Indonesia benar-benar akut. Tengok saja dalam setiap peralihan kepemimpinan di Indonesia, kekerasan selalu menjadi syarat mutlaknya. Berapa ratus nyawa yang harus dikorbankan untuk tragedi Mei 1998 dan berapa

wanita yang harus diperkosa.

Dan dalam perubahan sebelumnya pun kekerasan tak bisa dilepaskan begitu saja. Tahun 1965 dan revolusi bersenjata 1945 juga tak sedikit memakan korban rakyat bangsa ini. Belum lagi peristiwa-peristiwa kejahatan yang dilakukan pemerintahan selama berkuasa. Tak sedikit rakyat yang menjadi korban dari kesewenangan penguasa dengan mengatasnamakan Negara.

Siapapun akan ingat peristiwa Malari, Tanjung Priok dan Petrus. Bentuk kesewenangan terlihat jelas di sini, Negara mengambil nyawa rakyatnya. Melalui kekerasan-kekerasan yang muncul seperi ini kita dapat melihat bagaimana sebenarnya sikap negara. Dengan begitu mudahnya mereka menghilangkan nyawa rakyatnya bukankah berarti sebuah kejahatan telah dilakukan oleh negara dengan sangat mudah.

Karena selama ini tidak terlalu banyak catatan yang melukiskan betapa cintanya negara ini kepada rakyatnya. Bahkan sekarang, di era reformasi, era perubahan paling gress di Indonesia, sikap berpihak kepada rakyatnya-pun belum ditunjukkan oleh negara. Ketidak berpihakan ini tak harus dilunjukkan dengan aksi kekerasan yang melanggar HAM seperti di era sebelumnya. Akan tetapi dengan sikap yang birokratis, tidak peduli dengan masalah kesejahteraan dan bahkan dalam penanganan bencana. Itu semua sudah menunjukkan betapa rakyat di negeri ini sudah terlalu banyak dikecewakan oleh negaranya.

Hal inilah yang akan menjadi sajian utama kami bulan ini. Karena kami yakin sakit hati rakyat ini harus memiliki jalan keluar. Karena semakin Lama perasaaan ini dipendam maka tiba-tiba....booom! Kerusuhan dan keributan akan terjadi seperi di era-era sebelumnya. Apalagi dengan makin banyaknya sikap pejabat yang semakin tak enak untuk dilihat tentunya akan mempercepat proses ledakan ini.

Tapi tenang saja, rakyat negara ini tergolong sebagai rakyat yang sabar. Buktinya hingga sekarang tak banyak keributan terjadi di Bantul atau Porong Sidoarjo. Mereka masih saja nrimo kondisi yang demikian. Walaupun pemerintah telah dirasa lambat (atau ngemplang dari tugasnya) dalam mengurusi perihal bencana.

Semoga edisi kali ini dapat membuat kita bersikap kepada rakyat Indonesia yang patas diobati sakit hatinya! Setamat Menikmati! (Redaksi)

 

Daftar Isi

  • Belakang Meja
  • Menu Bulan Ini Surat Pembaca
  • Marka (Fokus Utama) : Munculnya Kekerasan oleh Negara
  • Rambu (Fokus Khusus) : Memerangi Kejahatan
  • Marka (Fokus Utama) : Menuju Kegelapan Penanganan Kejahan
  • Kabar dari AKPOL
  • Lapor (Kegiatan COP)
  • Opini : Mengkhawatirkan Peran ORMAS dalam Keamanan
  • SOROT (Essay Foto) : Petasan Ramadhan
  • Resensi : Mengenal Tabiat Tanah Jawa
  • Opini : G 30 S dan Bendera Setengah Tiang
  • Catatan Kaki : Dicari Polisi Yang Benar dan Berani
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...