BULLETIN
Keamanan Tanggung Jawab Siapa ?
 

Kata Pengantar

Beberapa tahun terakhir kita banyak disuguhkan gagasan membangun masyarakat madani. Gagasan tersebut mencoba merespon kekhawatiran atas menurunnya kualitas kehidupan masyarakat yang kian  memburuk. Penurunan kualitas hidup masyarakat merupakan gejala yang nyata dan secara kasat mata dalam banyak sektor masyarakat kontemporer. Hal itu dapat kita lihat dan melemahnya rasa solidaritas di beberapa komunitas lokal, tingginya tingkat kejahatan, porak-porandanya perkawinan dan hancurnya kehidupan keluarga.

Kita dengan mudah dapat menjumpai fenomena-fenomena tersebut dari layar kaca, yang secara fulgar menampilkan adegan-adegan kekerasan dan kasuskasus perceraian yang kian ngetren di kalangan artis. Setidaknya dari tayangan tersebut kita bisa mengendus berbagai bentuk degradasi sosial. Masyarakat makin acuh terhadap situasi dan kondisi lingkungannya. Ikatan sosial warga makin renggang dan mengarah pada individualisme. Bahkan persaingan gaya hidup yang terjadi di masyarakat bakal menjadi konflik laten di kemudian hari.

Disisi lain wacana kejahatan yang berlangsung dimasyarakat telah melampaui batas realitas. Sebagaimana disinyalir oleh Jean Baudrillard dalam bukunya The Perfect Crime (1997), dimana kejahatan dan kriminalitas telah berkembang sedemikian rupa, sehingga mencapai tingkatnya yang sempurna-hiperkriminalitas. Maksudnya, kejahatan telah menjadi wacana yang direncanakan, terorganisir, dengan sarana teknologi tinggi, dan manajemen yang rapi dan high politics, sehingga mampu melampaui otoritas hukum, kemampuan akal sehat, dan jangkauan nilai-nilai budaya.-Kejahatan begitu banyak memakan korban, sehingga melampaul apa yang dapat dibayangkan akal sehat sebagai bangsa yang beradab.

Aparat kepolisian bersama pemerintah daerah menyadari tantangan yang sedang dihadapi.. Ketidakmampuan dua institusi ini dalam menegakkan hukum juga disebabkan keteriibatan beberapa oknum dari kedua instansi ini. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membangun kemitraan dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi penting, bukan raja pada upayaupaya, preventif tindak kejahatan, tetapi juga mengawasi kinerja aparat, agar wewenang yang diemban tak mudah diselewengkan.

Dalam edisi kali ini Trotoar hendak mengangkat kembali isu keamanan yang kian mengkhawatirkan. Tapi setidaknya ada gejala positif yang bisa menjadi pengharapan. Partisipasi masyarakat yang kian terbangun lewat organisasi COP, dan kerjasama Polda dengan Pemda yang terus membaik perlu direspon secara serius oleh masvarakat.(redaksi)

 

Daftar Isi

  • Melakukan Siskamling Berarti Kita Melaksanakan Polmas
  • Membudayakan (Kembali) Masyarakat Yang Peduli Keamanan
  • Konflik Social Dan Baying-Bayang Kekerasan Negara
  • Pelanggaran Hak Ekonomi, Social, Dan Budaya Dlaam Kasus Korupsi
  • Saatnya COP Menggalang Dukungan
  • Pemprov dan Polda Dukung Polmas
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...