BULLETIN
Konflik Tata Ruang
 

Kata Pengantar

Penataan kota Yogyakarta hari-hari ini begitu marak. Tamanisasi, penertiban PKL dan jalan menunjukan intensitas yang luar biasa. Perekonomian alternatif ini digeser dengan pembangunan mal dan pertokoan besar. Padahal selama ini perekonomian alternatif ini merupakan jalan keluar dari meningginya angka pengangguran. Lalu, mau dikemanakan sebenarnya arah pembangunan kota budaya ini?

Awalnya, penggeseran perekonomian alternatif berdalih penataan kota. Kota ini kotor, semrawut dan perlu ditertibkan. Alasan itu selalu saja menjadi bekal pemerintah untuk menggusur PKL. Nampaknya kota lebih berpihak pada industri perekonomian megah.

Ruang kota semakin dikuasai oleh kelas menengah dan kelas pemodal. Sementara rakyat miskin terus menerus digusur, direlokasi, dan dipinggirkan. Bahkan kalau perlu mereka juga akan dibinasakan karem hanya akan menjadi beban pemerintah saja. Sudah tidak memberikan sumbangan, banyak tuntutan lagi. Tidak seperti pemodal yang selalu memberikan upeti gono-gini.

Lalu, apa yang sebenarnya masyarakat peroleh secara langsung dari pembangunan mal? Apa pula yang bisa dirasakan masyarakat dari pembuatan jalan tol atau tamanisasi trotoar? Benarkah masyarakat membutuhkan itu semua? Benarkah pembangunan tak selalu menguntungkan rakyat?

Bukankah seharusnya kota tidak hanya dimiliki oleh orang kaya dan pemodal saja, orang miskin juga berhak tinggal di kota. Dan sudah semestinya pembangunan memberdayakan masyarakat miskin. Gusur saja kemiskinan, tapi jangan gusur rakyat miskin.(redaksi)

 

Daftar Isi

  • Menalar Kebijakan Pemerintah : Relokasi Dan Penciptaan Ikon Pariwisata Yogyakarta
  • Konflik Tata Ruang Kota Berebut Penguasaan Jalan
  • HAM Dan Tantangan Globalisasi
  • Gaya Hidup Remaja Vs Peran Keluarga
  • Pentingnya Merumuskan Kembali Pendidikan Di Akpol
  • COP Di Tengah Belantara Papua: Usaha Keamanan Alternative Di Manunggal Karya
  • Indonesia Tidak Merdeka !!
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...