BULLETIN
Quo Vadis Polisi
 

Kata Pengantar

Awal 2007 merupakan jalan yang berat bagi aparat keamanan. Laju berkembangan sosial terus maju menghadang segala tugas keamanan di tahun ini. Tentu perubahan sikap aparat kepolisian terhadap masyarakat harus berubah, kalau tidak maka hanya ketertinggalan yang akan dialami.

 

Seteiah bergulirnya UU no 2 tahun 2002 mengenai Kepolisian, banyak harapan lenggantung di pundak polisi. Status sipilnya yang semakin togas telah menjelaskan igasnya yang lepas dari militer. Kini, polisi menjadi bagian dari masyarakat, bagian ang tak terpisahkan. Akan tetapi hingga sekarang masih dipertanyakan sampai sejauh mana polisi telah beradaptasi.

 

Pertanyaan ini muncul Iantaran hingga sekarang perubahan ini belum begitu rasakan oleh masyarakat. Sikap eksklusif dan hubungan yang mementingkan korps masih kuat dipelihara dalam tubuh kepolisian. Sikap ini merupakan batu sandungan untuk mengembangkan profesionalitas kepolisian, tentunya juga dalam memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat.

 

Di lapangan, masih saja terjadi ironi atas perubahan. Kasus pemalakan di jalan ya oleh aparat keamanan, pelayanan masyarakat yang kurang memuaskan, kasus salah tangkap dan penganiayaan masih saja terus berjalan. Tema perubahan yang bergaung seakan tidak menggetarkan perilaku-perilaku buruk aparat keamanan.

 

Perilaku inilah yang banyak muncul di hadapan masyarakat. Sehingga stigma bahwa aparat bukan milik rakyat tapi milik konglomerat masih saja kuat. Problem kepercayaan masih saja runyam ketika perubahan hanya menjadi sebatas wacana.

 

Karena itulah dalam edisi di pembuka tahun ini, Trotoar Magz mencoba membuka problem kepolisian sebagai tema utamanya. Tentunya masih saja hangat apalagi dengan adanya tarik ulur posisi aparatus keamanan ini di tingkat pusat. Akan dikemanakannya polisi masih menjadi pertanyaan, apakah akan menjadi departemen sendiri atau di bawah depdagri atau malah akan kembali ke departemen pertahanan.

 

Dua tema yang kami suguhkan dari tema utama kami, pertama menyangkut tarik ulur posisi kepolisian dan yang kedua mengenai pengembangan SDM kepolisian berkaitan dengan perubahan sosial dan hukum di negara ini.

 

Menurut kami, dua tema inilah yang perlu mendapatkan perhatian di awal tahun 2007 ini. Karena di tahun ini masih saja banyak harapan yang muncul akan perubahan di kepolisian. Harapan yang selalu saja muncul tak bosan-bosan walaupun perubahan terebut hampir menjadi kemustahilan. Selamat menikmati!.(redaksi)

 

DOWNLOAD

 

 

Daftar Isi

  • Belakang Meja
  • Menu Bulan Ini
  • Surat Pembaca
  • Marka/Focus Utama : Reformasi Sector Keamanan
  • Marka/Focus Utama : Polisi, Melangkah Lebih Cerdas
  • Rambu/Focus Khusus : Menejemen Trasportasi Nasional
  • Lapor/Kegiatan COP : Mengenalkan COP Pada Masyarakat Luas
  • Opini : Komando Jihad
  • Resensi : Perjalanan Mengelilingi Dunia
  • Sorot/ Foto Essay Merapi : Kabut Di Puncak Merapi
  • COP Papua : Jadi Polisi Di Pedalaman, Jau Dari Kelarga Gaji Sering Telat
  • Catatan Kaki : Lagi-Lagi Kekerasa
  • Profil : Khiron, Merintis COP Di Kawasan Gempa
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...