BULLETIN
Dilema POLMAS
 

Kata Pengantar

Menggagas Reposisi Polisi

 

Lagi-lagi polemik tersebut datang dari Jakarta. Masalah posisi polisi dalam sistem kenegaraan NKRI diributkan di pemerintahan. Ada kabar bahwa keamanan sipil ini akan dikembalikan ke dalam TNI dan ada kabar yang menyatakan akan diposisikan dalam depdagri.

 

Terus terang, kepolisian merupakan lembaga yang strategis. Mandat konstitusi yang memberikan kewenangan monopoli atas keamanan kepada kepolisian merupakan kewenangan yang istimewa. Namun UU No 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, tidak mengatur kelembagaan polisi dalam sistem kenegaraan. Sehingga kepolisian memiliki posisi lemah lemah dalam polemik ini.

 

Lepas dari polemik ini, pemberian mandat monopoli kemanan kepada kepolisian berkaitan dengan tujuan penegakan HAM di Indonesia. Dwi fungsi ABRI di masa orde baru. Polisi duduk dalam formasi militer dan belepotan oleh kotoran kekerasan dan pelanggaran HAM. Reformasi 1998 mengembalikan peran lembaga ini semestinya. Melepas status militer dalam kancah keamanan sipil dan mendudukkan polisi dalam peranan yang ideal.

 

Entah kenapa isu itu kini bertiup lagi di tengah masa transisi. Masa dimana kepolisian memulai kerja awalnya sebagai keamanan sipil. Kerja yang diliputi oleh cobaan perbaikan citra dan peningkatan profesionalitas. Sebuah kerja berat di tengah perubahan negara.

 

Kedua kabar ini, reposisi polisi, sebenarnya memiliki arti yang sama pahit. Pertama, bila polisi kembali bersama TNI berarti masalah keamanan akan kembali lagi ke era orde baru. Kedua, bila polisi berada di bawah depdagri berarti polisi memiliki kedudukan yang hampir sama dengan Satpol PP

 

Daya tawar yang demikian besar tentu menggoda lembaga manapun di negara ini untuk menerima kepolisian sebagai bagiannya. Akan tetapi sebuah catatan penting dari masa lalu kepolisian menyadarkan kita bahwa betapa gawatnya keadaan apabila polisi kembali lagi hadir sebagai pemuas kekuasaan saja. Polisi yang hanya hadir sebagai pengebiri HAM sama saja membawa supremasi sipil pada kehancuran.

 

Hal inilah yang menjadi alasan bagi redaksi Trotoar untuk mengangkat isu. mengenai reposisi kepolisian dalam NKRI. Sebuah isu yang harus kita pikirkan semenjak dini karena gentingnya resiko yang harus dihadapi dan karena begitu banyaknya kepentingan yang ingin menguasai lembaga keamanan ini.

 

Selain itu dalam rubrik lain kami terus memberikan informasi problem sosial. Untuk edisi ini kami mengangkat tema mengenai Sutet yang berdiri di tengah pemukiman. Lainnya, seperti biasa wacana

 

HAM dan informasi mengenai COP di Yogyakarta mewarnai edisi kali ini. S e I a m a t menikmati.(Redaksi)

 

DOWNLOAD

 

 

Daftar Isi

  • Belakang Meja (Editorial)
  • Menu Bulan Ini
  • Sempit (Surat Pembaca)
  • Marka 1 (Laporan Utama): Dilemma Polmas
  • Marka 2 (Laporan Utama): Saat Yang Tepat Untuk Unjuk Gigi [Lagi]
  • Rambu (Laporan Khusus): Bebaskan Masyarakat Dari Ancaman Radiasi Sesat
  • Lapor 1 (Kegiatan COP): Kongres II COP Malioboro
  • Lapor 2 (Kegiatan COP): Workshop Polmas Dan HAM
  • Sorot (Foto Essay): Mampir Sejenak Di Angkringan
  • Profil: Sigit Parker
  • Opini: Cerita Sedih Dari Jawa Timur
  • Resensi : Memberi Makna Gerakan Mahasiswa
  • Kabar Dari Papua: Kampong Di Muara Kamundan
  • Catatan Kaki: Selamat Jalan Polisi
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...