BULLETIN
Menculik Petani dalam Konflik
 

Kata Pengantar

Kepekaan hati pemerintah dan aparat penegak hukum telah terbeli oleh kuasa kekuatan modal dan investasi yang telah menghalalkan segala cara. Betapa tidak, di balik kriminalisasi terhadap Tukijo dan intimidasi hukum dan non hukum terhadap para petani, tersimpan konspirasi kepentingan penguasa dan pemodal. Proyek pengeboran dan pengelolaan Pasir Besi telah menghadirkan pemodal PT Jogja Magasa Iron (JMI). Proyek investasi di Kulonprogo terbilang sangat besar, Menteri Perindustrian M.S Hidayat mengatakan ketika dalam Forum Komunikasi Pimpinan Kementerian Perindustrian dengan Dunia Usaha serta Instansi Terkait bahwa kandungan Pasir Besi di Kulonprogo diperkirakan mempunyai deposit sekitar 300 juta ton. Oleh karena itu, pemerintah menurut Hidayat penting untuk memberikan jaminan insentif fiskal baik berupa tax allowance maupun fasilitas tax holiday dan mencarikan investor dari dalam maupun dari luar negeri. Sultan Hamengku Buwono Gubernur DIY juga menyatakan bahwa salah usaha unggulan investasi swasta di DIY ialah mega proyek Pasir Besi di Kulon Progo yang diprakarsai oleh PT Jogja Magasa Iron (JMI) dan bandara internasional.

 

Download

 

Daftar Isi

  • Menculik petani dalam konflik
  • Penangkapan petani tukijo menciderai hukum dan kemanusiaan
  • Melindungi dan mengayomi tanpa bukti
  • Taruna kunjungi kali code
  • Mbah Narso: Akpol agen perubahan
  • Briptu Eka Frestya: Penjahat itu tersenyum padaku
  • Tukijo ditangkap tanpa aturan !
  • Matinya keadilan
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...