BULLETIN
Antara Pungli Dan Calo
 

Kata Pengantar

POLRI tak terasa telah merayakan HUT—nya yang ke-65. Harapan-harapan Publik masih menjadi beban berat di institusi in Betapa tidak?, dalam umurnya telah kenyang pengalaman dan gendut kritikan, institusi mi masih dirundung masalah. Tiga survey terbaru menempatkan institusi POLRI sebagai institusi terkorup.

Satu, survei KPK menemukan bahwa pelayanan Poiri merupakan pelayanan terburuk disbanding institusi negara yang lain. Pelayanan terkait penerbitan surat-surat seperti SIM dan SKCK mendapat nilai di bawah rata-rata.

Dua, survey LSI juga mengungkap persepsi publik bahwa institusi kepolisian dinilai paling korup di Indonesia. Kepolisian dianggap gagal dalam menghadapi tekanan korupsi di internal (-26 persen) dan tekanan korupsi dan pengusaha cukup kuat tapi relatif tak sebesar korupsi internal (-18 persen).

Tiga, survey Transparency International Indonesia (Til) yang menyatakan bahwa institusi kepolisian merupakan lembaga yang paling korup. Til menemukan 31% dan 9.327 responden menganggap bahwa pemberantasan korupsi di kepolisian harus diutamakan dibanding dengan lembaga-lembaga Negara lainnya.

 

Download

 

Daftar Isi

  • Samsat Kota DIY: Polisi cs Calo
  • Pungli Buat Surat Menyurat Di Kantor Polisi
  • Rekontruksi Budaya Kerja Dan Cara Pandang Dalam Kepolisian
  • Korupsi Melilit Samsat
  • Pengangan Bencana
  • AKPOL Sambut Gubernur Baru
  • Lulusan Terbaik AKPOL 2008 Terseret Kasus IPAD
  • Briptu Rahmat: Brimob Si Kutu Buku
  • Pelayanan Public Di Samsat
  • Pengacara Rakyat Miskin
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
17 Maret 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...