BULLETIN
Undang-Undang Intelejen
 

Kata Pengantar

Kembalinya Rezim Represif

Masih terasa hingar-bingar reformasi beberapa tahun sham. Ribuan orang tumpah ruah di jalanan. Semuanya mengutuk kekejaman rezim orde baru. Mereka menuntut pelanggaran HAM diusut mulai kasus DOM Aceh, Timur-Timur, Tanjung Priok, Talangsarh, Komando Jihad, penghilangan aktifis secara paksa, sampai dengan tuntutan penuntasan kasus penembakan di Trisakti dan Semanggi. Awal reformasi ialah era terburainya kebobrokan kekuasaan berdarah orde batu. Tidak ada yang menyangkal tentang kejadian —kejadian itu. Semuanya terakui, bahwa aparat keamananlah yang melakukannya. ABRI sebagai algojo lapangan dengan dwi fungsinya dibubarkan, Polish dan TNI dipisahkan. Di awal reformasi pula, Undang-Undang Subversi yang menjadi alat legitimasi kesewenang-wenangan penguasa dicabut.

Suasana kutukan itu masih terekam dalam pikiran publik saat i. Termasuk, memori berdarah dan menakutkan dan berbagai kekerasan dan kekejaman di arena konflik masa lalu. Di tengah suasana yang belum usai itu, kini nurani publik kembali dihentakkan dengan berbagai upaya penguasa untuk membangun rezim yang mematai-matai kelompok kritis dan menciptakan sistem yang abnormal di tengah upaya demokratisasi dan penataan negara hukum pasca otoritarianisme orde baru. Fakta itu terlihat dan legalisasi intelejen untuk bertindak seperti halnya aparat penegak hukum yang bisa menyadap, menangkap dan melakukan tindakan yang lain seperti penyelidikan, pengamanan dan pemeriksaan.

Dalam RUU Intelejen yang saat ni telah disahkan oleh DPR, 11 Oktober 2011 kemarin, menegaskan beberapa hal kontroversial seperti penegasan fungsi intelejen meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang nota bene merupakan kerja-kerja dan aparat hukum. Selain itu, intelejen juga memiliki wewenang khusus meliputi penyadapan yang tidak jelas syaratdan anturan penggunaan dan wewenang tersebut, meliputi orang seperti apa yang bisa disadap, sampai kapan batas waktu penyadapan, demi kepentingan apa penyadapan, dan persyaratan lainnya yang tidak jelas. Muatan yang paling berpotensi mendorong pelanggaran HAM dan Undang-Undang Intelejen ialah wewenang Intelejen untuk melakukan pemeriksaan intensif dengan durasi waktu 7 x 24 jam tanpa melalui ijin pengadilan dan pendampingan kuasa hukum.

Muatan-~ muatan dalam Undang-Undang Intelejen tersebut jelas bermasalah dan pasti berdampak terhadap pelanggaran HAM. Dalam banyak kasus seperti penanganan terorisme yang selama ml banyak dikerjakan oleh intelejen, disana-sini begitu banyak korban yang mendapatkan penyiksaan, penganiayayaan, dan tidak sedikit juga yang terang-terangan telah saiah tangkap. Kondisi tersebut jelas sangat memprihatinkan dan menyesakkan dada bagi mereka yang berhati nurani. Problemnya, sebagaimana juga telah diatur dalam Undang-Undang Intelejen telah terdesain tidak adanya mikanisme komplain bagi para korban yang telah mengalami dampak pelanggaran kesewenang-wenangan Intelejen. Dampak lanjutannya tentu tidak adan ganti rugi bagi para korban. Kondisi tersebut sesungguhnya telah memperlihatkan wajah dan rezim lama, yaitu otoniatanianisme dan negara yang digerakkan tan pa supremasi hukum

Di tengah kerisauan tersebut, ada satu upaya legal yang bisa ditempuh untuk memperbaiki buramnya Undang-Undang Intelejen, yaitu lewat mikanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Intelejen penting untuk diperbaiki, sehingga eksistensi lntelejen di masa depan tidak menjadi sumber penderitaan rakyat, tetapi akan berguna bagi perwujudan perdamaian, kesejahteraan dan tata nilai yang berkeadilan sebagamana telah dimandatkan dalam UUD 1945. Harapan itu, bagaimanapun akan selalu ada.

 

Download

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...