BULLETIN
Anak Menjadi Korban Penegak Hukum!
 

Kata Pengantar

Harusnya tahun 2011 menjadi titik tolak untuk Polisi menjadi Iebih balk dan memperbaiki din, setelah dihancurkan oleh kasus cicak buaya, serta semakin dibenamkan dengan rekening gendut perwira Polisi pada tahun 2010, akan tetapi sepertinya tahun 2011 mi Polisi sama sekali tidak bergerak, seakan diam ditempat. Tak semakin balk tapi keburukan sedikit demi sedikit semakin terungkap, bukannya merubah din tapi semakin tak tahu din. Pengalaman masyarakat dalam menhlal pnilaku Polish yang buruk seakan bukan lagi cambuk para pelayan masyarkat itu, masyarakat dianggapnya mudah dibohongi, ditipu daya, ditakuti, dipukuli dan bahkan dibunuh. Refleksi 2011 yang mempenlihatkan keinginan Polisi sebagai institusi Negara untuk tidak mengalami kemajuan, bila Polisi manusia maka sebagai manusia polisi telah memilih untuk dirinya menjadi manusia yang tak belajarakan sejarah, tak belajarakan masyarakat.

Berbagai kasus telah bermunculan mencoreng muka Polisi, dan kasus cicak-buaya, rekening gendut sampai kekersana yang kerap menimbulkan korban jiwa acap kali terjadi, tapi sampai detik mi Polisi masih tak berubah, apakah masyarakat masih peduli akan keberadaan Polisi/ hal itu akan terjawab dalam edisi refleksi Polish akhir tahun 2011 mi, yang menyajikan wajah buruk dan institusi Negara yaitu Polisi, kebaikan bukannya tidak ada akan tetapi keburukannya lebhh kuat menutupi tubuh tambun Polisi, masyarakatbahkan merasa akan semakin sulitmenghadapi masalah jika Polisi turutcampur.

Uang dan susahnya birokrasi menjadi rahasia umum yang ironis, karena keburukan sudahlah diketahui tapi tak pernah coba diperbaiki, mungkin sebagai warga Negara penlu untuk mengajukan usul agar polisi diajukan ke presiden untuk dipecat sebagai institusi Negara dan dijadikan institush swasta agar bias bersaing menjadi lebih baik, atau mungkmn Polish perlu untuk belajar pada Polisi tidur yang tak pernah meresahkan rakyat. Harapan untuk polish agan lebih balk tak pernah hilang dan keyakinan akan tetapi Polish baik tak pernah muncul di depan mata, puluhan tahun institusi Polish bendini masih buruk pula prhlakunya Iayaknya nemaja, penlu berapa natus tahunkah agar polisi menjadi sebenar-benarnya pelayan masyarakat?

Atau mungkin Polish penlu untuk dihakimi dan dipenjara tenlebih dahulu seperti pana penjahat agan mereka jena terhadap cara-cara gila Polisi dalam mengkhhanath rakyat? Semua masih tanda Tanya...

 

Download

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...