BULLETIN
Potret Perempuan Pekerja Seksual
 

Kata Pengantar

Apa yang terbesit di pikiran anda semua ketika mendengar kata perempuan pekerja seks? Pasti beragam pendapat bermunculan, bahkan yang liar sekalipun. Dapat dipastikan, saat mendengar kalimat tersebut bayangan seseorang akan tergiring pada sosok-sosok perempuan pemuas nafsu laki-laki, perempuan penjajah kenikmatan, atau perempuan-perempuan asusila. Namun tidak sepenuhnya benar adanya. Dalam Pledoi edisi kali ini, kami berusaha untuk menyajikan beberapa narasi lain terkait dengan perempuan pekerja seks untuk melihat persoalan yang dihadapi mereka lebih jauh.

Profesi yang dijalani perempuan pekerja seks tidak pernah sepi dari masalah. Selama ini posisi mereka selalu saja dianggap sebagai warga negara kelas dua karena profesi yang digelutinya. Sikap negara yang tidak pernah tuntas dalam merespon masalah prostitsui meninggalkan setumpuk persoalan yang sangat bersinggungan dengan kemanusiaan seseorang. Hal ini tidak mengada-ada,

karena ketika sikap negara tak kunjung tegas, maka berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan tak pernah usai merundung perempuan- perempuan pekerja seks.

 

Download Majalah

 

Daftar Isi

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...