CATATAN PINGGIR
09 Desember 2011
Kualitas Manusia dan Penegakan Hukum
 

Oleh: Suparman Marzuki

DOMINASI pendekatan legisme dalam penegakan hukum sejak awal abad ke-20 hingga sekarang ini memberi andil besar bagi keringnya perspektif sosial di dalam penegakan hukum. Penilaian mengenai efektifitas dan dampak sosial penegakan hukum misalnya diukur semata-mata berdasarkan kreteria rancu seperti jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum, banyaknya kasus terselesaikan dan frekuensi operasi penegakan hukum. Sedang pertanyaan-pertanyaan dasar tentang seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum sudah mendekatkan pada tujuan hukum yaitu keadilan dan kemanfaatan sosial hukum. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum sub­stantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum, kurang diperhatikan.  

Kajian penegakan hukum tidak pula diarahkan pada upaya meru­muskan sistem hukum responsif yang mampu menjawab perkembangan kualitas manusia sebagai pelaksana penegak hukum maupun sebagai sasaran penegakan hukum. Akibatnya sistem hukum hanya mereaksi saja kualitas manusia yang muncul pada suatu ketika. Manakala suatu saat manusia dianggap telah berubah menjadi orang yang sangat cerdik dan mampu menggunakan akalnya secara licik, maka hukum pun harus waspada terhadap perkembangan tersebut. Pada saat seperti itu hukum pun harus disusun sedemikian rupa seolah-olah ia sedang berhadapan dengan sekawanan pencuri yang selalu mencari kesempatan untuk bertindak.    Kebijakan negara semasa Orde Baru dalam pembentukan perun­dang-undangan selalu merupakan reaksi atas perkembangan kehidupan sosial kemasyarakatan atau bersifat imperatif terhadap perubahan.  Sekian tahun mendatang seiring laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semua ketentuan hukum yang baru itu bukan mustahil menuntut revisi total karena dirasakan tidak mampu lagi mengikuti kualitas manusia di satu sisi dan kualitas sosial di sisi lain.

Oleh sebab itu, aturan hukum semestinya bersifat prospektif mempunyai sinyal-sinyal yuridis yang mampu merekam peristiwa-peristiwa sosial masa depan, meski cukup disadari bahwa untuk hal-hal tertentu sifat proaktif hukum pun dapat menimbulkan masalah terutama bila penegakan hukum itu kurang memperhatikan kualitas manusia yang menjadi sasarannya. Dalam suasana yang demikian ini tak jarang terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum disebabkan  rendahnya kualitas (pengetahuan) manusia yang tak mengetahui kalau perbuatannya itu dilarang oleh hukum. Dan tak jarang pula hak-hak yang dijanjikan hukum hanya bisa dinikmati dan dijangkau oleh orang-orang yang memiliki kualitas tertentu.    Dipergunakannya atau tidak hak-hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, ganti rugi, dan lain-lain seperti ditentukan KUHAP, atau kasus-kasus pencemaran lingkungan, penggu­suran untuk sebagian jelas berkaitan dengan rendahnya kualitas manusia bersangkutan.

Bila KUHP baru telah diundangkan resmi dan memuat pasal-pasal tentang berbagai jenis kejahatan ekonomi (kejahatan perbankan, komputer, iklan palsu, dan lain-lain) dalam pelaksanaannya pasti menuntut kesiapan pengetahuan teoritis dan operasional aparat penegak hukum agar pesan dan misi peraturan  itu dapat ditegakkan secara maksimal.

Oleh sebab itu penegakan hukum dan kualias manusia terdapat hubungan yang simultan antara keduanya yang tidak dapat dikecual­ikan. Mengembangkan model hukum responship (proaktif) menuntut pengembangan dan pembangunan kualitas penegak hukumnya agar siap memikul tugas-tugas yang dibebankan oleh hukum itu, dan menuntut pula pengembangan kualitas masyarakat agar janji-janji hukum itu dapat dijangkau dan dinikmati masyarakat tanpa kecuali. Karena itu, strategi pengembangan hukum di satu pihak dan pengembangan kualitas manusia di pihak lain seyogyanya merupakan program pengembangan yang terintegratif dalam suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.**

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Oktober 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Salah satu instrumen penting dan substansial dalam pemiluhan umum adalah mekanisme atau sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu sederhananya dapat dimaknai sebagai sistem untuk memastikan proses pemilu di suatu negara berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa bagian, di mana salah satunya adalah mekanisme penegakan hukum pemilu. Mekanisme ini digunakan sebagai sarana terakhir dalam membentengi keadilan pemilu.

News
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...
07 Oktober 2020
Perempuan Berkebaya Kulon Progo adalah organisasi perempuan lintas iman yang didirikan pada 30 Agustus 2019. Perempuan Berkebaya memandatkan diri untuk turut serta dalam pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antar iman di Kulon Progo.