CATATAN PINGGIR
28 Februari 2017
Pekerjaan Rumah Agar Kota Semakin Ramah
 

Puguh Windrawan, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi  Pranala

 

Pulau Bali memang indah. Pemandangan alamnya sungguh cantik membelalakkan mata bagi sesiapa saja yang melihatnya. Lantaran itulah, kerapkali Bali dijadikan tujuan wisata yang tak terbantahkan. Aman, damai, dan tenang. Seperti itulah gambaran dari pulau ini. Sepintas, sukar sekali bagi kita untuk melihat apa yang sebenarnya menjadi masalah di sana. Akan tetapi, seorang kritikus lokal pernah menterjemahkan adanya potensi konflik yang terpendam. Perlu menjadi perhatian lebih karena kritikus itu melihat sebuah celah yang bilamana tak dijamah akan menimbulkan masalah.

Namanya Putu Wirata. Tulisan bernas kritikus tentang Bali itu bisa diketemukan dalam buku yang lumayan lama; Bentara Esai-Esai 2002, yang diterbitkan oleh Kompas. Menurutnya, konflik yag suatu saat muncul lantaran adanya benih-benih kecil pertikaian yang tak menemukan solusi. Intinya, ia sebenarnya tak hendak mendeskriditkan Bali. Tak ada alasan untuk itu, karena ia sendiri adalah warga asli pulau tersebut.

Kita bisa melihat bahwa ia sedang mewanti-wanti; jangan terbuai dengan segala macam kosakata soal aman dan damai. Lantaran kata-kata itu bisa meninabobokkan, hingga abai terhadap potensi masalah yang muncul. Saat konflik menjalar dan besar, barulah kesadaran bahwa kosakata soal aman dan damai mulai dipertanyakan. Nah, Putu Wirata tak mau hal itu terjadi pada Pulau Bali. Sebuah hal yang patut dipuji dari tulisan Putu Wirata.

Apa yang dituliskannya sebenarnya mengandung sebuah pesan. Jangan sekali-kali mengabaikan potensi konflik yang muncul. Apalagi jika itu berdekatan dengan konflik yang bernuansa keagamaan. Ini sebenarnya yang juga hendak dilihat dari Yogyakarta. Dari sebuah penelitian yang dikemas secara apik, Pusham UII menemukan masalah yang kelak akan berdampak panjang. Ini ada hubungannya dengan bagaimana pemerintah daerah dan polisi menyelesaikan masalah.

Yogyakarta punya pekerjaan rumah tentang itu. Tercermin secara jelas dari penelitian yang dihelat Pusham UII pada tahun lalu. Misalnya bagaimana dua institusi tersebut belum memihak pada minoritas. Juga pada saat seorang seniman tak bisa menyelesaikan karyanya lantaran terkena beberapa ancaman. Tentu saja ini berlawanan dengan konsep kebebasan berekspresi sebagai landasan konstitusional negara kita. Belum lagi soal pembubaran diskusi. Sudah tak bisa dibantah

bahwa hal-hal itu berlawanan dengan akal sehat. Belum lagi soal konstitusi yang sebenarnya menjadi acuan, malah seolah sengaja diabaikan begitu saja.

Soal potensi konflik, sudah bukan rahasia umum bahwa Yogyakarta memiliki itu. Pertanyaan selanjutnya; jika konflik telah muncul, bagaimana pemerintah daerah dan polisi bertindak? Ini juga pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, meskipun memang tak gampang. Meski tak gampang, bukan berarti hal itu mustahil untuk dilakukan. Tinggal bagaimana kedua institusi tersebut mempunyai niat untuk melakukannya.

Sekali lagi, apa yang menjadi fokus penelitian Pusham UII bukan dalam rangka mendeskriditkan wilayah Yogyakarta. Tulisan Putu Wirata layak kembali dijadikan patokan. Rasa sayang tak harus selalu diwujudkan dengan kata-kata untuk mengelu-elukan, tapi bisa juga dengan kritikan dan masukan yang membangun. Begitu juga dengan penelitian Pusham UII ini. Semata-mata ingin mewujudkan Yogyakarta sebagai wilayah aman dan memang layak dijuluki sebagai “City of Tolerance”.

Sumber: Pranala 7. Januari – Februari 2016

Judul: “Rapor Merah Pemda”

Penerbit: PUSHAM UII

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Oktober 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Salah satu instrumen penting dan substansial dalam pemiluhan umum adalah mekanisme atau sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu sederhananya dapat dimaknai sebagai sistem untuk memastikan proses pemilu di suatu negara berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa bagian, di mana salah satunya adalah mekanisme penegakan hukum pemilu. Mekanisme ini digunakan sebagai sarana terakhir dalam membentengi keadilan pemilu.

News
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...
07 Oktober 2020
Perempuan Berkebaya Kulon Progo adalah organisasi perempuan lintas iman yang didirikan pada 30 Agustus 2019. Perempuan Berkebaya memandatkan diri untuk turut serta dalam pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antar iman di Kulon Progo.