KEGIATAN
28 Oktober 2020
Dialog “Optimalisasi Peran FKUB Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan kerukunan Antar Umat Beragama”
 

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Kabupaten Bantul banyak disorot masyarakat luas karena munculnya berbagai tindakan intoleransi. Ditolaknya Camat non muslim oleh warga Pajangan, perusakan nisan milik non muslim di kampung Purbayan Kota Gedhe, ditolaknya warga pendatang yang non muslim di Pleret dan yang cukup mendapat perhatian serius adalah dicabutnya IMB Gereja Pantekosta (GPdI) di Sedayu dan pembubaran acara Piodalan di Dusun Mangir Lor Pajangan  Bantul. Menguatnya politik identitas keagamaan turut menyumbang pada memudarnya kebhinekaan. Dari berbagai peristiwa yang terjadi menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kabupaten Bantul. Tidak cukup responsifnya Pemerintah Daerah dalam upayanya memutus peristiwa intoleransi dan tidak adanya tindakan yang tegas dari aparat  Kepolisian kepada aktor-aktor intoleran menjadikan kasus intoleransi terus terulang.

Dari situasi yang cukup serius tersebut dibutuhkan upaya untuk membangun kesadaran  akan pentingnya kerukunan dan kedamaian  dalam sebuah lingkungan masyarakat yang beragam, baik pada level pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan sampai pada tingkatan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang intens antara Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait dibawahnya dengan masyarakat untuk mendorong terciptanya iklim kerukunan antar umat beragama. Pusham UII mencoba menjembatani kebutuhan tersebut dengan menjalin kerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bantul.  FKUB mempunyai peranan yang strategis dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama. Tidak saja antar umat beragama, namun juga kerukunan dalam intra agama. Meskipun kewenangan yang dimiliki FKUB hanya sebatas pada pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah, namun FKUB diharapkan bisa menjadi aktor terdepan dalam membangun iklim kerukunan dan kedamaian antar umat beragama.

Berangkat dari kebutuhan tersebut Pusham UII akan melaksanakan dialog optimalisasi peran FKUB Kabupaten Bantul dalam mewujutkan kerukunan antar umat beragama. Dialog ini akan melihat berbagai potensi sekaligus tantangan dan problem yang dihadapi oleh FKUB. Sekaligus melihat bagaimana pandangan steakholder lainnya dalam melihat berbagai masalah kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bantul beserta bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan untuk menciptakan iklim kerukunan antar umat beragama.

Kegiatan dialog ini bertujuan untuk mempertemukan FKUB dan steakholder lainnya untuk melihat dan mendiskusikan bersama potensi, problem dan tantangan yang dihadapi oleh FKUB Kabupaten Bantul dan bentuk kerjasama yang bisa dilakukan dalam upaya mendorong terciptanya kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Bantul.

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Oktober 2020, dimulai dari jam 10.00 sampai 13.00. Bertempat di Rumah Makan Parangtritis. Dengan peserta dari : FKUB Kab. Bantul, Kesbangpol Kab.Bantul, Kemenag RI Kab. Bantul, Polres Bantul, FPLA Kab. Bantul, Pusham UII         

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
21 November 2020

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Presiden Jokowi telah menandatangi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Secara substansial, Perppu ini setidaknya berisi dua hal: Pertama, mengadopsi mekanisme pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilihan) serentak lanjutan apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan adanya penundaan tahapan Pemilihan.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...