Pusat Studi Hak Asasi Manusia - Universitas Islam Indonesia

ARTIKEL

‹‹ prev | 3 | 4 | 5 | next ››

MERAWAT TOLERANSI, DEMOKRASI DAN PLURALITAS KEBERAGAMAAN SEBUAH URAIAN TENTANG MASALAH PLURALISME AGAMA

13 September 2017 Dr. Budhy Munawar-Rachman
PENGELOLAAN KERAGAMAN AGAMA DI INDONESIA DAN PERAN FKUB

13 September 2017 Dr. Budhy Munawar-Rachman
MENENGOK KEMBALI PERAN AGAMA DI RUANG PUBLIK

13 September 2017 Prof. Dr. M. Amin Abdullah
URGENSI SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN YANG HUMANIS, DEMOKRATIS DAN MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

07 September 2017 Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
URGENSI SISTEM PENDIDIKAN KEPOLISIAN YANG HUMANIS, DEMOKRATIS DAN MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

31 Agustus 2017 Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
SISTEM PENJAMINAN MUTU PROSES PEMBELAJARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

31 Agustus 2017 Kariyam, S.Si., M.Si
Teorisasi dan Empirisasi Riset

28 Juli 2017 Fathur Rahman
Penanganan Konflik Sosial Berdimensi Agama Di Wilayah Hukum POLDA DIY

28 Juli 2017 Brigjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri, M.Si
Intoleransi dan Tantangan Perlindungan Hak KBB

15 Juni 2017 Dr. M. Imdadun Rahmat, M.Si
Memahani Politik Identitas Anak Muda Muslim

08 Juni 2017 Najib Kailani
Masalah Perkembangan Paham Intoleransi di Lembaga Pendidikan dan Solusi Bagi Keindonesiaan

08 Juni 2017 Listia
Mengeja Arah Pilihan Identitas Politik Kaum Muda

08 Juni 2017 Ikmal Yasir
Workshop Penyusunan Rubrik Penilaian Sikap Taruna Akademi Kepolisian

20 April 2017 Dr. Ir. Elisa Kusrini, MT, CPIM, CSCP
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

19 Mei 2017 Oleh: Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si
Mengenal Konvensi-konvensi

19 Mei 2017 Oleh: M. Syafi’ie, S.H., M.H.
DUHAM dan Kovenan

19 Mei 2017 Oleh: M. Syafi’ie, S.H., M.H.
INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (HAM)

19 Mei 2017 Oleh: Despan Heryansyah, S.H., M.H.
TRAINNING HAM TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN TAHUN 2017

20 April 2017 Puguh Windrawan, S.H., M.H.
ARAH REFORMASI PERADILAN BLUE PRINT PENGEMBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI. 2010 - 2035

06 November 2015 Dr. HM. Syarifuddin, SH., MH.
PEMANTAUAN PERSIDANGAN

06 November 2015 Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si

‹‹ prev | 3 | 4 | 5 | next ››

English
go to english page

Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII

Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII

Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII

Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII

Buku
Buku terbitan PUSHAM UII

Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII

Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat

Catatan Pinggir

KONTROVERSI PERPUU

10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News

05 November 2020

Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....

20 Oktober 2020

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) DRAF PEDOMAN, SOP, DAN SK PELEMBAGAAN UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD) NASIONAL

Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020

13 Oktober 2020

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)

08 Oktober 2020

Pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas

Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...