CATATAN PINGGIR
‹‹  prev | 3 |  next  ››
  • 28 Februari 2012

    KEMISKINAN ADALAH PELANGGARAN HAM

    Oleh : Imron, staf Pusham-UII

     

    Persoalan kemiskinan di Indonesia dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain hingga saat ini belum teratasi dengan baik, bahkan cendrung meningkat pasca tumbangnnya rezim orde baru. Seperti yang diberitakan oleh Kompas bahwa dalam sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Indonesia belum membaik. Hingga Juni 2007, angka kemiskinan masih berada pada angka 37,17 juta jiwa atau 17,75 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun jika diukur dengan penghasilan sebesar 2 dolar perhari menurut bank dunia maka angka kemiskinan akan sangat banyak yaitu 108 juta orang.

  • 15 Desember 2011

    Muammar Fikrie

    Beberapa waktu lalu penulis sempat mengikuti sebuah seminar, yang diselenggarakan oleh salah satu ormas di Yogyakarta. Dalam kesempatan itu salah satu pembicaranya, Eko Prasetyo melemparkan pendapatnya soal kepahlawanan. Menurut bung Eko, dirinya terheran-heran melihat gambar-gambar pahlawan yang diperlihatkan kepada anak-anak usia Sekolah Dasar.

  • 09 Desember 2011

    M. Mahrus Ali *

    “Para pahlawan bukan untuk dikagumi, tapi untuk diteladani. Maka makna-makna yang mendasari tindakan mereka yang perlu dihadirkan ke dalam kesadaran kita”

    Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merealisasikan cita-cita pendahulunya, sebaliknya suatu bangsa akan menjadi kerdil bila ia menghianati cita perjuangan para pahlawannya tersebut. Adalah sebuah pengkhinatan terbesar bagi generasi penerus bangsa jika ia mau menyerahkan separuh “kedaulatan” bangsanya untuk kepentingan asing. Dengan dalih modernisasi itulah spirit kepahlawanan bangsa mulai sirna ditelan arus modernitas tersebut. Hilang bagaikan ditelan bumi.

  • 09 Desember 2011

    Oleh: Suparman Marzuki

    DOMINASI pendekatan legisme dalam penegakan hukum sejak awal abad ke-20 hingga sekarang ini memberi andil besar bagi keringnya perspektif sosial di dalam penegakan hukum. Penilaian mengenai efektifitas dan dampak sosial penegakan hukum misalnya diukur semata-mata berdasarkan kreteria rancu seperti jumlah warga negara yang terkena sasaran penegakan hukum,

  • 09 Desember 2011

    Oleh: Suparman Marzuki, S.H., M.Si

    CITRA polisi dalam pelaksanaan hukum dan hak asasi manusia (HAM) sepanjang kehidupan negeri ini selalu dipandang negatif karena dalam kenyataannya Polisi merupakan institusi penegak hukum yang paling transparan dalam hal pelanggaran HAM.  Tewasnya Tjetje Tajuddin, perlakuan terhadap keluarga Udin serta penangkapan dan perlakuan terhadap Iwik beberapwa waktu lalu merupakan kasus-kasus aktual yang sampai sekarang masih menyisakan masalah. Itu baru jenis kasus langsung dan harfiah pelanggaran HAM;

  • 13 Agustus 2011

    M. Syafi’ie

    Intelijen secara harfiah dapat diartikan sebagai kecerdasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, intelejensi dimaknai sebagai  daya membuat reaksi atau penyesuaian yang cepat dan tepat, baik secara fisik maupun mental, terhadap pengalaman-pengalaman baru, membuat pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki siap untuk dipakai apabila dihadapkan pada fakta-fakta atau kondisi-kondisi baru; kecerdasan.  Dalam konteks militer, intelijen merupakan tindakan lanjut dari spionase. Tugas-tugas spionase mengacu kepada pengumpulan informasi secara rahasia, dimana sumber-sumber informasi berupaya mempertahankan dan melindunginya dari rongrongan pihak lain.

  • 24 Mei 2011

    M. Syafi’ie

     Penangkapan sewenang-wenang terjadi lagi di Indonesia.Kali ini menimpa seorang petani berusia 46 tahun yang tinggal di Kulon Progo. Namanya pak Tukijo.
    Suaranya yang lantang menolak proyek pasir besi di Kulon Progo mengantarkannya tertelungkup dalam pengabnya  ruang jeruji tahanan di kantor Polda DIY.

     

    Nasib petani Tukijo sungguh tragis. Penangkapannya pada 1 Mei 2011 terjadi ketika dirinya sedang bekerja bersama istrinya di ladang yang terletak di Dusun Gupit , Desa Karang Sewu, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Jam 11.05 WIB, dirinya bersama istri istirahat dari aktifitas berladang. Sang istri sedang kembali ke rumah untuk mengambil makan siang pada siang itu.

  • 31 Maret 2011

    M. Syafi’ie

    Kebijakan privatisasi telah menjadi tren di banyak negara. Konsep ini seakan telah menyihir banyak pemimpin negara dunia untuk memperbaiki tata ekonomi mereka. Privatisasi dianggap mereka sebagai jawaban atas krisis pengelolaan sumber daya alam yang dikelola oleh negara. Penyerahan sumber daya alam kepada pihak swasta dianggap mereka sebagai jawaban untuk menghemat pengeluaran APBN dan APBD yang disedot oleh produksi pengelolaan sumber daya alam dan lebih memfungsikannya untuk tanggungjawab sosial lainnya.

    Sebagai satu konsep yang tren, privatisasi menggejala di tengah krisis yang terjadi di banyak negara. Sebagaimana penelitian World Bank pada tahun 1992, tercatat semenjak tahun 1980 sudah lebih dari 80 negara yang telah melaksanakan privatisasi dan melibatkan 6. 800 badan usaha milik negara yang terjadi di seluruh dunia. Usaha-usaha yang sebelumnya dikelola oleh negara banyak dijual dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta dan memakai kerangka perjanjian-perjanjian tertentu.

    

  • 04 November 2009

     

    Oleh: Eko Prasetyo

    Penguasa yang terburuk bukan yang suka memukul

    Melainkan yang mengharuskanmu memukul diri sendiri

    (Amin Maalouf, Cadas Tanios)

     

    Akhirnya aku bisa jadi menteri. Posisi yang dulu kuidam-idamkan. Tak main-main profesi ini. Kemana-mana aku akan dikawal. Dari pulpen hingga tas akan ada yang membawa. Komentarku pasti dikutip. Jangankan komentar cara jalanku saja akan disorot oleh kamera. Waktu ditest pertama kali kilatan kamera menyambar mukaku.

  • 30 Juni 2009

    Oleh : Moh. Syafi’ie, SH

    Hari kamis, 9 April 2009 merupakan hari penting bagi rakyat Indonesia. Momen yang meriah dan ditunggu-tunggu karena di hari itu suara rakyat ditentukan. Bagi orang yang percaya demokrasi bahwa rakyat adalah penguasa dan penentu kebijakan ....

  • 25 Mei 2009

    Moh. Syafi’ie

    (Ketua HMI Badko Indonesia Bagian Tengah Periode 2007-2009) 

    Bulan-bulan ini kita disuguhkan dengan pemberitaan yang banyak, mulai dari bentrok mahasiswa, banjir, hiruk pikuk pemilu 2009 sampai dengan pemilihan Presiden Amerika Serikat McCain dan Barrack Hussain Obama. Dari sekian berita yang ada dan cukup menyita perhatian publik khususnya diinternal umat Islam ialah eksekusi Amrozy Cs dan pernikahan Syekh Puji.

  • 25 Februari 2009 Supriyanto Abdi, MA

    Staff Peneliti Pusham UII


    Perdebatan seputar hubungan Islam dan HAM sulit dilepaskan dari hubn konfliktual antara dunia Islam dan Barat. Sulit dipungkiri bahwa hubungan antara Islam dan Barat selama ini masih sering diwarnai sikap saling mencurigai dan memusuhi. Di satu sisi, menyusul berakhirnya Perang Dingin, ada kecenderungan kuat di Barat untuk melihat dan memposisikan Islam sebagai musuh dan ancaman baru menggantikan komunisme yang sudah `berhasil' diruntuhkan. Samuel Huntington cukup berjasa dalam mendorong dan mempertegas kecenderungan ini melalui teorinya yang sangat terkenal tentang benturan peradaban (clash of civiliza­tions).

  • 01 Desember 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    SEMPIT dan sulitnya mencapai keadilan (acces to justice, baik dalam arti spasial, ekonomis maupun intlektual di tengah-tengah kehidupan hukum modern sekarang ini mulai menjadi kenya­taan yang dirasakan para pencari keadilan. Itu sebabnya muncul pelbagai usaha mencari jalan membatasi hambatan tersebut dengan menciptakan alternatif-alternatif menuju keadilan.

  • 05 Agustus 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    PEMBUNUHAN, perampokan, tawur massal, penjarahan, dan macam-macam bentuk kekerasan pelan-pelan mulai banyak menyita kerisauan kita. Pemberitaannya tidak hanya monopoli "koran kuning", tetapi juga oleh "koran elite" bangsa kita. Barangkali orang masih akan memperdebatkan tentang apakah kekerasan di Indonesia benar-benar semakin meluas, apakah bukannya merupakan hasil pemberitaan media massa yang makin intensif? Perdebatan metodologis seperti itu bolehlah kita kesampingkan, oleh karena yang tampak sekarang adalah menguatnya perasaan takut kepada kejahatan (fear of crime).

  • 30 Juni 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    Salah satu kesamaan praktik rezim otoritarian dimanapun adalah digunakannya hukum sebagai kerangka legal bagi upaya prevensi dan represi status quo kekuasaan. Hukum yang dipergunakan tentulah hukum-hukum yang sesuai dengan kerangka negara otoritarian. Ciri dari hokum demikian itu: Pertama, rumusan hukum materiil-formil-nya menghindari kejelasan dan kepastian. Kedua, diabaikannya prinsip-prinsip dan azas-azas hukum, dan ketiga, penaklukan intsitusi penegak hukum berada di bawah kontrol eksekutif.

  • 10 Mei 2008

    Oleh: Suparman Marzuki 

    Tulisan bung Erwin (Republika,25/9/01) yang judulnya saya kutif persis sangat menarik. Dengan kalimat lugas ia menyebut korupsi yang melilit  republik ini sudah  sistemik, tidak lagi sistematis karena menurutnya, “kalau dalam korupsi sistematis yang terjadi adalah abnormalitas atas normalitas, maka pada korupsi sistemik yang terjadi lebih mendalam, yaitu normalitas atas abnormalitas”.

  • 24 April 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    Pendahuluan
    DINAMIKA kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada dekade terakhir dan mungkin dekade-dekade mendatang akan makin menunjuk kan wajah paradoksal-nya. Strategi pertumbuhan ekonomi (economicgrowth) yang tetap diyakini banyak negara, khususnya negara-negara dunia ketiga sebagai satu-satunya cara yang dapat secara cepat mendorong perkembangan ekonomi suatu negara tak dapat dipungkuri telah berhasil mencapai tingkat pertumbuhan yang mencengangkan, meski secara bersamaan menimbulkan pelbagai krisis lingkungan pada skala global, nasional maupun lokal.

  • 27 Maret 2008

    Oleh : Suparman Marzuki

    GUGATAN  untuk  memberantas Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN)  di Indonesia sekarang ini telah menjadi isu  sentral  yang menggelinding bagai "air bah" yang melanda-landa dan menabrak apa saja  ke segala arah. Kita memang belum melihat hasil nyata  dari sapuan  gelombang  itu di tingkat elite  politik  nasional,  yang sudah terlihat baru terbatas pada meluasnya tekad di  masyarakat untuk memberantasnya serta bertumbangannya "raja-raja" kecil  di daerah-daerah.

    Sambil  menunggu  "air bah" ini  membesar  melanda  "gunung-gunung",  tulisan ini ingin mencoba melihat salah satu aspek  KKN yaitu kolusi,  khususnya kolusi  pejabat-pengusaha  yang  selama kekuasaan Orde Baru telah menjadi fenomena.

  • 21 Februari 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    Di tengah-tengah krisis ekonomi yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di tanah air belakangan ini sungguh memprihatinkan karena semakin menambah beban masyarakat dan bangsa ini. Kasus-kasus perampokan, pembunuhan dengan kedok dukun santet, amuk massal rakyat dan lain-lain tampak meningkat kualitas maupun kuantitasnya.

  • 31 Januari 2008

    Oleh: Suparman Marzuki

    VONIS mati yang dijatuhkan pengadilan terhadap kejahatan tertentu selalu menimbulkan pro kontra; antara yang setuju dan yang tidak setuju dengan hukuman mati. Bagi dari segi hukum maupun etis, segera saja muncul reaksi mengapa hukuman mati? Pantaskah hukuman mati itu dijatuhkan? Adil dan fair-kah hukuman mati itu?

    Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sudah berabad-abad menjadi bahan perdebatan filosofis-etis di antara para filsuf dan ahli hukum. Selalu ada saja pro kontra atas hukuman mati ini, dengan berbagai argumen yang memang rasional, etis dan dapat diterima.

‹‹  prev | 3 |  next  ››
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Oktober 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Salah satu instrumen penting dan substansial dalam pemiluhan umum adalah mekanisme atau sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu sederhananya dapat dimaknai sebagai sistem untuk memastikan proses pemilu di suatu negara berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa bagian, di mana salah satunya adalah mekanisme penegakan hukum pemilu. Mekanisme ini digunakan sebagai sarana terakhir dalam membentengi keadilan pemilu.

News
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...
07 Oktober 2020
Perempuan Berkebaya Kulon Progo adalah organisasi perempuan lintas iman yang didirikan pada 30 Agustus 2019. Perempuan Berkebaya memandatkan diri untuk turut serta dalam pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antar iman di Kulon Progo.