CATATAN PINGGIR
‹‹  prev |  next  ››
  • 28 Januari 2007 Persoalan korupsi yang sekarang telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gambaran dari bobroknya tata pemerintahan di negara ini. Fenomena ini telah menghasilkan kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta buruknya pelayanan publik.
  • 20 Juni 2006

    Kekerasan yang merebak sejak 1996 lalu hingga sekarang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Kasus Aceh, Ambon, Halmahera dan Poso terus menelan korban, sementara perkelahian antar kampung, geng dan "pengadilan massa" pada pelaku kejahatan malah mulai ikut merebak dan meninggi. Ini semua tentu memperparah beban hidup masyarakat dan bangsa ini. Banyak analisis deberikan guna menjelaskan fenomena ini, dan masing-masing penjelasan itu tentu tidak bisa menggeneralisir karena masalahnya demikian kompleks.  

    Kasus Ambon, Halmahera dan sekarang Poso, secara permukaan tampaknya disulut oleh isu Sara, meski kausa primanya disemai dan dikondisikan oleh kekuasaan Orde Baru yang salah guna..

  • 11 Januari 2006

    SISTEM ekonomi kapitalis yang dianut sejumlah negara terma­suk Indonesia lambat laun menunjukkan wajah paradoksal-nya. Satu sisi ia menyodorkan fakta tak terbantah keberhasilan sistem itu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain ia juga mendorong pertumbuhan kriminalitas konvensional dan inkonvensional (whitw collar crime). Bahkan ekspansi global kapitalisme diikuti juga dengan meningkatnya kriminalitas dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak diantaranya mengikuti pola kriminalitas yang telah dikembangkan di pusat kapitalisme (Amerika Serikat). Apa yang kini melanda Cina dan beberapa negara bekas Eropa Timur membuktikan bahwa reformasi ekonomi di negara-negara tersebut yang secara diam-diam atau malu-malu meniru

    SISTEM ekonomi kapitalis yang dianut sejumlah negara terma ­ suk Indonesia lambat laun menunjukkan wajah paradoksal-nya. Satu sisi ia menyodorkan fakta tak terbantah keberhasilan sistem itu mendorong laju pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain ia juga mendorong pertumbuhan kriminalitas konvensional dan inkonvensional (whitw collar crime). Bahkan ekspansi global kapitalisme diikuti juga dengan meningkatnya kriminalitas dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak diantaranya mengikuti pola kriminalitas yang telah dikembangkan di pusat kapitalisme (Amerika Serikat). Apa yang kini melanda Cina dan beberapa negara bekas Eropa Timur membuktikan bahwa reformasi ekonomi di negara-negara tersebut yang secara diam-diam atau malu-malu meniru kapitalisme Barat telah secara nyata diikuti dengan tajamnya kenaikan kejahatan kekerasan dan kejahatan ekonomi. Apakah dosa kapitalisme sehingga ia melahirkan "anak kembar" pertumbuhan ekonomi dan kriminalitas? Jenis kriminalitas apa saja yang lahir dari rahim kapitalisme itu. Inilah yang coba diamati tulisan ini.

  • 08 Desember 2005

    Oleh: Suparman Marzuki

    PEMBUNUHAN, perampokan, tawur massal, penjarahan, dan macam-macam bentuk kekerasan yang terus terjadi mulai menyita kerisauan kita. Pemberitaannya tidak hanya monopoli "koran kuning",  tetapi juga oleh "koran elite" bangsa kita. Barangkali orang masih  akan memperdebatkan tentang apakah kekerasan di Indonesia  benar-benar semakin meluas, apakah bukannya merupakan hasil pemberitaan media massa  yang  makin intensif? Perdebatan metodologis  seperti itu bolehlah  kita  kesampingkan, oleh karena  yang  tampak  sekarang adalah menguatnya perasaan takut kepada kekerasan (fear of  violence)

  • 16 November 2005 BEBERAPA tahun terakhir ini perbincangan tentang kekerasan terhadap perempuan menjadi begitu menonjol dan mulai menguat menjadi suatu gerakan (social movement), meskipun masih di tingkat permulaan karena materi dari gerakan sosial anti kekerasan terhadap perempuan itu masih lebih banyak di tingkat argumentasi, dan bahkan belum terfokus konteks per konteks. Kta pahami bersama bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dilihat dalam kerangka kekerasan FISIK semata-mata. Perkembangan masyarakat dan kasus menunjukkan bahwa kekerasan itu bisa muncul dalam bahasa (komunikasi), dalam hubungan sosial ekonomi, politik, dan hukum. Pendek kata dimensi-dimensi kekerasan terhadap perempuan memerlukan kajian yang cermat dan intensif. Karena dari sanalah kerangka gerakan sosial itu bisa dipetakan dan dirumuskan.
  • 09 Agustus 2005 Di tengah-tengah problem ekonomi dan politik yang belum kondusif ini, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di beberapa tempat di tanah air semakin menambah beban masyarakat dan bangsa ini. Kasus-kasus perampokan, pembunuhan dengan kedok dukun santet, amuk massal rakyat dan lain-lain tampak meningkat kualitas maupun kuantitasnya. Secara teoritis bentuk kekerasan bisa dibedakan menjadi kekerasan massal terstruktur dan kekerasan massal tidak terstruktur. Kekerasan ter struktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang terkait dengan struktur organisasinya seperti "gang", mafia atau organisasi-organisasi lain di luar itu. Sedang kekerasan tak terstruktur adalah kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang secara kebetulan berada dan berkerumun di suatu tempat secara bersamaan berhadapan dengan kerumunan orang lain atau pihak lain, atau bisa juga dilakukan oleh individu-individu atau sejumlah orang yang digerakkan oleh kesamaan kepentingan.
  • 14 Juni 2005

    Berbagai pembahasan HAM dirasakan perlu untuk meli ­ cinkan jalan menuju kepada penilaian kepada usaha-usaha pen ­ ingkatan HAM dan kesadaran umum di Indonesia . Hal pertama yang agaknya harus dikemukakan ialah bahwa Indonesia, diband­ing dengan negara-negara yang sudah amat maju dalam men ­ gembangkan kesadaran tentang hak-hak itu tentu masih jauh ketinggalan. Tetapi sesungguhnya ketertinggalan itu tidaklah sedemikian parahnya. Komisi Nasional Hak-hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memang baru dibentuk dan tampil beberapa tahun terakhir ini saja. Dan sebelum Komnas HAM, telah berdiriberbagai LSM yang berdedikasi kepada usaha penegakan hak-hak asasi dan peningkatan kesadarannya dalam masyarakat umum.

  • 15 Mei 2005

    MISTERI tewasnya Udin yang kini memasuki bulan ke-enam mulai memasuki babak baru, meskipun dua babak sebelumnya (babak kontroversi siapa pembunuh Udin dan babak DSM) belum juga menunjukkan titik terang. Babak ini (sidang gugatan darah Udin) dapat saya katakan sebagai babak yang amat penting bagi berbagai kemungkinan dari keseluruhan kasus ini. Karena itu pengunduran diri Sahlan said tidak terlalu mengejutkan karena mungkin saja kalkulasi Sahlan dari keseluruhan peristiwa yang dikaitkannya dengan kasus yang bakal ia hadapi mengandung konsekuensi-konsekuensi yang mungkin secara moral dan etis amat riskan.

  • 31 Maret 2005 PENURUNAN  angka absolut kejahatan dari 161.474  kasus  pada tahun 1995 menjadi 150.806 pada tahun 1996 atau turun 6,6  persen sebagaimana dikemukakan Kapolri bagaimanapun hanyalah angka-angka yang bersifat ordinary crime
  • 31 Maret 2005 PENURUNAN  angka absolut kejahatan dari 161.474  kasus  pada tahun 1995 menjadi 150.806 pada tahun 1996 atau turun 6,6  persen sebagaimana dikemukakan Kapolri bagaimanapun hanyalah angka-angka yang bersifat
  • 23 April 2004
    Kita tidak bisa menjamin kesejahteraan kita kecuali dengan menjamin kesejahteraan orang orang lain juga. Jika Anda ingin bahagia, Anda harus rela mengusahakan orang-orang lain agar berbahagia pula
    (Betrand Russel)
    Secara prinsip hak asasi manusia adalah upaya bagi semua manusia untuk memperlakukan semua orang sesuai martabatnya. Perlakuan sesuai martabat ini yang kemudian mendorong dihindarinya sikap diskriminatif. Sikap yang membeda-bedakan semua orang berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama dan etnis. Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan diskriminatif.
‹‹  prev |  next  ››
English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
20 Oktober 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Salah satu instrumen penting dan substansial dalam pemiluhan umum adalah mekanisme atau sistem keadilan pemilu. Sistem keadilan pemilu sederhananya dapat dimaknai sebagai sistem untuk memastikan proses pemilu di suatu negara berjalan secara bebas, adil, dan jujur. Dalam sistem tersebut terdapat beberapa bagian, di mana salah satunya adalah mekanisme penegakan hukum pemilu. Mekanisme ini digunakan sebagai sarana terakhir dalam membentengi keadilan pemilu.

News
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...
07 Oktober 2020
Perempuan Berkebaya Kulon Progo adalah organisasi perempuan lintas iman yang didirikan pada 30 Agustus 2019. Perempuan Berkebaya memandatkan diri untuk turut serta dalam pelestarian budaya dan menjaga kerukunan antar iman di Kulon Progo.