BERITA
09 Juni 2017
Menteri Yohana dan Istri Kapolri Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak
 

 

Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Yohana Yambise, Ibu Kapolri Tri Suswati dan puluhan aktivis perempuan saat kampanye perlindungan perempuan dan anak, di Tugu Proklamasi, Jakarta, Jumat (9/6/2017).(KOMPAS.com/IHSANUDDIN)

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (PPA) bersama Bhayangkara Polri menggelar kampanye dan deklarasi perlindungan perempuan dan anak.

Acara berlangsung di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2017).

Menteri PPA Yohana Yembise dan istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tri Suswati, turut hadir dalam acara ini.

Selain itu, acara juga diramaikan oleh puluhan aktivis perempuan dari berbagai organisasi.

Mereka kompak membacakan pernyataan yang pada intinya menolak segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ib

Istri Kapolri, Tri Suswati, berharap, acara yang digelar ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi bisa lebih memacu para aktivis dan seluruh masyarakat di Indonesia akan pentingnya perlindungan bagi perempuan dan anak.

"Saya berharap semoga semangat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan tidak hanya disini, tapi berlanjut sampai ke rumah-rumah, kita sosialisasi ke sekeliling kita bahwa perempuan dan anak itu dilindungi Undang-Undang," kata dia.

Berikut pernyataan sikap bersama yang dibacakan Yohana, Tri, dan puluhan aktivis perempuan yang hadir:

1. Kami menolak dan mengutuk kekerasan atas perempuan dan anak dari segala bentuk afiliasinya, karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

2. Kami mengutuk tindakan main hakim sendiri terhadap perempuan dan anak, segala sesuatu harus diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

3. Kami berkomitmen melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan fisik psikologis intimidasi persekusi yang berdampak negatif pada korban.

4. Kami bertekad bersatu padu pada pihak yang berwenang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak Indonesia, sehingga tercipta suasana harmonis di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

5. Kami mengajak masyarakat untuk tidak takut bersuara, dan melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak kepada yang berwenang, sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Penulis : Ihsanuddin

Editor : Inggried Dwi Wedhaswary

 

Sumber:

Kompas.com – 09 Juni 2017

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...