BERITA
15 Juni 2017
PUSHAM UII Adakan MoU dengan Komnas HAM RI
 

 

Dalam acara yang bertajuk “Merajut Kebersamaan, Mengikat Kebhinekaan” yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Yogyakarta pada 14 Juni 2017, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengadakan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia  (KOMNAS HAM RI). Kegiatan itu di selenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), yang juga bertindak sebagai inisiator sekaligus eksekutor MoU.  MoU tersebut diadakan dalam rangka memperkuat peran Pusham UII dan Komnas HAM RI dalam mewujudkan perlindungan, pemenuhan,dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia warga negara Indonesia. Secara khusus, kerja sama ke depan adalah pada aspek perlindungan terhadap hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), yang akhir-akhir ini tengah berada pada kondisi yang memprihatinkan di Indonesia. Wacana pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan bukanlah hal yang baru di Indonesia termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Meskipun Yogyakarta di juluki sebagai the city of tolerance, namun potensi tejadinya konflik antar umat beragama maupun inter umat beragama bukan tidak mungkin, mengingat beberapa tahun belakangan di beberapa kabupaten termasuk kota Yogyakarta sendiri, percikan-percikan kecil yang mengarah para pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kerjasama ke depan adalah untuk menekan sekecil mungkin potensi-potensi yang mengarah pada pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara di Yogyakarta.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
10 Desember 2020

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Bulan lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowidodo mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satu dari dari paket kebijakan itu adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...