NEWS
August 10, 2020
Dialog FKUB: Mengelola Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo
 

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ialah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pembentukan FKUB bertujuan membantu Pemerintah dalam membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. FKUB memiliki tugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspiransi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat, serta memberikan rekomendasi tertulis atas pemohonan pendirian rumah ibadah.

FKUB Kulon Progo yang dibentuk mengacu pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 telah memasuki periode yang ketiga dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 347/A/2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Periode Tahun 2018-2023. Dalam keputusan tersebut struktur FKUB terdiri dari pelindung, dewan penasihat dan anggota, ketua FKUB beserta enam belas anggota FKUB Kulon Progo.

FKUB Kulon Progo yang bekerjasama dengan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) akan mengadakan dialog mengelola kerukunan umat beragama di Kulon Progo. Dialog pengelolaan kerukunan umat beragama karena menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo (2019), umat Islam berjumlah 94,47%, umat Katolik berjumlah 4,05%, umat Kristen berjumlah 1,32%, umat Buddha berjumlah 0,4%, umat Hindu berjumlah 0,1% dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dengan beragamnya umat beragama dan kepercayaan di Kulon Progo perlu ada mekanisme pengelolaannya. Untuk itu perlu adanya dialog yang bisa dihadiri oleh pelindung, dewan penasihat, ketua dan seluruh anggota FKUB. Dialog ini sebagai upaya urun rembuk dalam pengelolaan keberagaman. Haparannya keberagaman umat beragama bisa menjadi kekuatan dalam membangun Kabupaten Kulon Progo.     

 

Tujuan

Dialog FKUB: Mengelola Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo yang diisiasi oleh FKUB dan PUSHAM UII bertujuan untuk:

  1. Membangun kerukunan umat beragama sebagai upaya menciptakan kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan umat beragama di wilayah Kabupaten Kulon Progo;
  2. Merumuskan mekanisme pengelolaan kerukunan umat beragama sebagai upaya membantu kerja-kerja kerukunan yang selama ini dilaksanakan oleh FKUB Kulon Progo;
  3. 3.     Sebagai sarana perjumpaan dan bertukar gagasan antara pelindung, dewan penasihat dan anggota FKUB mengenai kerukunan umat beragama di Kulon Progo

 

Fasilitator

Dialog FKUB: Mengelola Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo akan difasilitatori oleh FKUB Kulon Progo dan PUSHAM UII agar pembicaraan bisa dirumuskan menjadi kertas disposisi bagi kerja-kerja FKUB membantu kebijakan kerukunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Pelaksanaan

Dialog FKUB: Mengelola Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal     : Rabu, 29 Januari 2020

Waktu               : Pukul 09.00- 12.15 WIB

Tempat             : Rumah Makan Gudeg dan Ingkung Mbah Karyo, Jl. Raya Wates, Ngramang RT. 18, RW. 09, Kedungsari, Pengasih, Kulon Progo

 

Undangan Peserta  

Dialog FKUB: Mengelola Kerukunan Umat Beragama di Kulon Progo berjumlah 40 yang terdiri dari:

  1. Bupati Kulon Progo selaku Pelindung FKUB Kulon Progo
  2. Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo:

2.1.  Kepala Kantor Kementerian Agama Kulon Progo selaku Wakil Ketua Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo

2.2.  Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kulon Progo selaku Sekretaris Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo

2.3.  Kepala Kepolisian Resor Kulon Progo selaku Anggota Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo

2.4.  Kepala Kejaksaan Negeri Kulon Progo selaku Anggota Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo

2.5.  Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo selaku Anggota Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo

2.6.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kulon Progo selaku Anggota Dewan Penasihat FKUB Kulon Progo.

  1. Ketua dan Anggota FKUB Kulon Progo
  2. Kepala Satuan (Kasat) BINMAS Polres Kulon Progo
  3. Kepala Satuan (Kasat) INTELKAM Polres Kulon Progo
  4. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII)
  5. Forum Pemuda Lintas Agama (FPLA) Kulon Progo (5 orang)
Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 17, 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
November 5, 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ...
October 20, 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
October 13, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
October 8, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...