BERITA
05 November 2020
Pengesahan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bagi Unit Pelayanan Disabilitas
 

Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, Rupbasan Kelas Kelas II Wates, Rutan Kelas IIB Wonosari, Bapas Kelas II Wonosari, Rupbasan Kelas II Wonosari, sehingga penting untuk membentuk SOP. Namun belum memiliki SOP Pelayanan Disabilitas baik sebagai pengunjung maupun sebagai WBP.

Pada bulan Oktober lalu, Pusham UII memang sudah mengadakan pertemuan pengembangan SOP dengan seluruh UPT di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pertemuan tersebut baru pada pembahasan konsep SOP oleh pada masing-masing UPT Pemasyarakatan, belum sampai pada tahapan pengesahan oleh masing-masing Ka. UPT. Pada akhir pertemuan, semua UPT telah berkomitmen untuk mengesahkan SOP paling lambat pada minggu pertama  bulan Oktober. Oleh karena itu, kegiatan ini diadakan untuk memastikan semua UPT telah memiliki SOP Pelayanan Penyandang Disabilitas. Masing-masing perwakilan UPT akan mempresentasikan SOP yang telah disahkan oleh Ka.UPT tersebut.

TUJUAN KEGIATAN

  1. Mengesahkan SOP bagi staf ULD pada UPT Pemasyarakatan di Luar Kota Yogyakarta;
  2. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan UPT Pemasyarakatan bagi penyandang disabilitas.

Bentuk kegiatan dalam wrokshop  ini meliputi:

  1. Sambutan oleh Direktur Pusham UII dan Perwakilan Kanwil Kemenkumham DIY; dan
  2. Presentasi SOP yang telah disahkan Ka. UPT oleh masing-masing UPT.

Kegiatan Pengesahan SOP ini akan diikuti oleh 9 UPT, yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, Rupbasan Kelas Kelas II Wates, Rutan Kelas IIB Wonosari, Bapas Kelas II Wonosari, Rupbasan Kelas II Wonosari.  Masing-masing UPT mengirimkan 2 orang perwakilan, ditambah dengan perwakilan Kanwil, Sigab, Sabda, dan Pusham UII, sehingga total peserta 22 orang. Difasilitatori oleh Dendi Prasetyo, SH., MH dan Manggala Gita Arief SH., MH. Dengan Host Dr. Despan Heryansyah, SH. MH.

Kegiatan diselenggarakan secara online via aplikasi zoom pada hari Kamis, 5 November 2020. Pukul 09.00-12.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan atas kerjasama dari Kanwil Kemenkumham DIY, Pusham UII, The Asia Foundation, dan AIPJ2.

English
go to english page
Penelitian
daftar penelitian PUSHAM UII
Perpustakaan
daftar buku koleksi PUSHAM UII
Kaos PUSHAM UII
Kaos terbitan PUSHAM UII
Bulletin
Bulletin terbitan PUSHAM UII
Buku
Buku terbitan PUSHAM UII
Newsletter & Komik
newsletter dan komik terbitan PUSHAM UII
Catatan Pinggir
renungan dan analisis singkat
Catatan Pinggir
21 November 2020

Oleh: Despan Heryansyah
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK)
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia)

Presiden Jokowi telah menandatangi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Secara substansial, Perppu ini setidaknya berisi dua hal: Pertama, mengadopsi mekanisme pemilihan kepala daerah (selanjutnya disebut Pemilihan) serentak lanjutan apabila terjadi sesuatu hal yang menyebabkan adanya penundaan tahapan Pemilihan.

News
05 November 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ....
20 Oktober 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
13 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
08 Oktober 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...