BULLETIN
Polisi, Penegak atau Pelanggar Hukum?
 

Kata Pengantar

Sudah bukan rahasia umum lagi kalau pada suatu saat kita mendengar cerita orang (atau bahkan mengalami sendiri), seorang polisi berkata kepada pelanggar lalu lintas “Anda telah melanggar lampu merah, jika mau sidang tanggal sekian, kalau titip saya sekarang Rp. 20. 000 saja…”. Hal seperti ini bagi mereka (polisi) mungkin adalah hal yang biasa. Itu baru pelanggaran rambu lalu lintas saja, bagaimana jika seorang pejabat yang korup ketika mau ditangkap polisi juga “nitip” ratusan juta rupiah dan masalah selesai? Sungguh memprihatinkan, tetapi itulah kenyataan yang ada pada lembaga kepolisian kita. Celakanya lagi tingkat kesadaran hukum masyarakat juga masih lemah, sehingga praktek jual beli hukum tak terhindarkan.

Masalah perjudian, seperti togel misalnya, juga menjadi hal yang dilematis bagi polisi. Bisnis haram ini memang mendapatkan keuntungan yang berlimpah bagi bandarnya. Apalagi kondisi sosial ekonomi yang serba sulit telah menggoda sebagian masyarakat kita untuk menggapai mimpi dengan membeli togel. Diakui oleh beberapa penjual dan pengecer togel, mereka tiap hari rata-rata mesti setor 5 ribu rupiah pada oknum aparat biar tidak ditangkap.

Citra buruk lembaga kepolisian kita sebenarnya sudah dapat dilihat mulai dari sistem rekruitmen yang tidak bersih. Harus menyediakan uang puluhan juta rupiah agar proses penerimaan lancar sehingga bisa diterima menjadi polisi, dan hal ini diakui oleh beberapa orang yang diterima menjadi anggota polisi. Mereka pada waktu proses penerimaan rata-rata mengeluarkan 10 hingga 20 juta rupiah (dan anehnya, uang tersebut tidak jelas kemana arahnya). Hal ini tentu menjadi sangat ironis bila lembaga kepolisian kita selalu beralasan bahwa mereka masih kekurangan dana operasional.

Beberapa “kejanggalan” yang dilakukan polisi, baik oleh oknum atau secara kelembagaan di atas menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi kita, Polisi sebenarnya adalah penegak atau pelanggar hukum? (redaksi).

 

Daftar Isi

  • Tajuk: Polisi dalam Transisi Politik
  • Liputan Utama: Merumuskan Praradigma Membangun Manajemen
  • Apa & Siapa: Berjuang Menyatukan Kampung
  • Liputan Khusus: Melepas Beratnya Hidup denangan Mimpi Dapet Lotre
  • Catatan Tepi: Nasib Polisi Bawahan
Indonesia
versi Bahasa Indonesia
Research
research held by PUSHAM UII
Library
a library of PUSHAM UII
T-Shirts
T-shirt produced by PUSHAM UII
Bulletin
bulletin published by PUSHAM UII
Books
books published by PUSHAM UII
Newsletter & Comics
newsletter and comic published by PUSHAM UII
Catatan Pinggir
short analysis about human rights
Catatan Pinggir
March 17, 2021

Oleh: Dr. Despan Heryansyah, SHI., SH., MH.
(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) FH UII Yogyakarta)

Terminologi yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah “pemilukada”, bukan “pilkada”, bukan pula “pemilihan” seperti yang selama ini digunakan. Terkait dengan pemilihan kepala daerah, terdapat perdebatan panjang yang melelahkan bahkan sampai hari ini belum selesai, yaitu apakah rezim pemilihan kepala daerah termasuk rezim pemilu, ataukah rezim pemilihan kepala daerah.

News
November 5, 2020
Saat ini, terdapat sembilan (9) UPT Pemasyarakatan di Jogjakarta yang baru saja melembagakan ULD yaitu: Lapas Kelas IIB Sleman, Rupbasan Kelas I Yogyakarta, Rutan Kelas II Bantul, Rupbasan Kelas II Bantul, Rutan Kelas IIB Wates, ...
October 20, 2020
Merespon perintah langsung dari Pasal 37 UU No. 8 Tahun 2016 tersebut, Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjend PAS) pada tanggal 1 Sepetember 2020 lalu mengesahkan Surat Edaran Nomor: PAS-18.HH.01.04 Tahun 2020
October 13, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)
October 8, 2020
Policy Brief yang diajukan oleh Pusham UII kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD)...